Jakarta, 13/10/20 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri “The 4th Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Minister for Climate Action” sebagai salah satu rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) 2020 pada Senin (12/10).
“Indonesia bangga menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam climate action (penanggulangan perubahan iklim). Hal ini ditunjukkan pada tahun 2018 ketika kami berhasil mengeluarkan inovasi pembiayaan iklim berupa Sovereign Green Sukuk, yang hingga tahun 2020 ini nilainya mencapai 2,9 miliar USD,” kata Menkeu.
Di samping itu, Menkeu juga mengatakan keterlibatan Indonesia dalam climate action sebelumnya adalah ketika pada tahun 2007 Indonesia menjadi tuan rumah pertama kali dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB yang diselenggarakan di Bali. Acara ini adalah sebuah seruan itu bagi negara-negara untuk meningkatkan climate action agar lebih serius.
Menkeu melanjutkan bahwa untuk mengarustamakan perubahan iklim ke dalam pengelolaan keuangan publik, maka Kementerian Keuangan telah mengembangkan mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging), dan mengintegrasikannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2016.
“Penandaan anggaran perubahan iklim memungkinkan pemerintah meningkatkan pembiayaan dari pasar. Kami telah menerbitkan Green Bonds dalam format Islami (Sukuk Hijau) secara rutin sejak tahun 2018. Green Sukuk adalah instrumen inovatif untuk mendorong investasi hijau di Indonesia. Indonesia adalah penerbit soverign green sukuk pertama di dunia, sekaligus penerbit soverign green bonds pertama di Asia,” lanjut Menkeu.
Lalu pada kesempatan itu, Menkeu juga mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan ini disebutnya bertugas untuk mengelola keuangan dan pembiayaan lingkungan hidup yang berkelanjutan secara lebih baik.
Ke depan, Menkeu juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia ingin melihat lebih serius tentang penetapan harga karbon yang sebelumnya disebut oleh banyak pembicara dalam acara ini. Menkeu percaya bahwa penetapan harga karbon pada tingkatan yang tepat dapat memberikan insentif dan memperkuat mekanisme pasar.
Sebagai informasi, koalisi Menteri Keuangan untuk aksi pada perubahan iklim mempertemukan para pembuat kebijakan fiskal dan ekonomi dari 52 negara dalam memimpin respons iklim global dan dalam mengamankan transisi yang adil menuju pembangunan berketahanan rendah karbon. Tujuan koalisi ini adalah untuk mendukung penggunaan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan iklim untuk mendorong aksi sebagai respon atas isu perubahan iklim. Hal itu dilakukan oleh koalisi ini dengan dengan memfasilitasi pertukaran pengalaman dan wawasan tentang kebijakan yang relevan serta koalisi ini juga berfungsi sebagai forum untuk mempromosikan standar umum dan praktik terbaik.
Sebagai informasi, pertemuan tahunan IMF-WBG dilakukan melalui format virtual pada tanggal 6-19 Oktober 2020. Beberapa isu utama yang akan diangkat dalam serangkaian pertemuan ini antara lain mengenai vaksin Covid-19, program penanganan Covid-19, kebijakan perpajakan, penciptaan lapangan kerja, investasi pada SDM, pemberdayaan wanita, pembiayaan pembangunan, reformasi BUMN, perlindungan sosial dan perubahan iklim.
Kementrian PUPR RI, Kemendikbud RI, Kemenperin RI, Kemenkeu RI, Kemen PPPA RI, Kementan RI, Kemendag RI, Inspirational Video, Motivational Video
