Jakarta – Penguatan ideologi Pancasila saat ini menjadi sangat penting mengingat 3 (tiga) ancaman saat ini yaitu ancaman nyata, belum nyata dan ancaman terhadap mindset dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan dan keselamatan negara.
Sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga saat ini, Menhan Ryamizard Ryacudu kerap menyampaikan konsep penanganan ideologi teroris di Indonesia, yaitu dengan deradikalisasi dan bela negara. Hal tersebut diungkapkan Menhan RI Ryamizard Ryacudu dihadapan sejumlah peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan 2019 hari kedua, Rabu (16/1), di kantor Kemhan.
Ancaman tersebut, lanjut Menhan, harus mendapat perhatian yang serius dan hendaknya Kemhan/TNI mengetahui dengan jelas tugas pokoknya, siapa berbuat apa. “Kemarin dan sekarang inisiatif berada di tangan para teroris, namun diharapkan kedepan kita lah yang mengambil inisiatif,” ujar Menhan.
Untuk itu Kemhan/TNI siap untuk menjaga kedaulatan, keselamatan dan keutuhan negara dari segala ancaman yang timbul. Karena ancaman-ancaman tersebut khususnya ancaman teroris saat ini telah terstruktur dan mempunyai tujuan.
Setiap dinamika dan kompleksitas ancaman harus dapat direspon secara cepat, tepat dan benar. Hal ini tentunya memerlukan pemikiran dan saran-saran masukan yang cermat dan dapat dipertangunggjawabkan secara ilmiah dan konkrit.
Untuk itulah Rapim Kemhan/TNI selain menghadirkan nara sumber dari K/L lain juga menghadirkan sesepuh TNI lainnya untuk memberikan pengarahan kepada peserta Rapim, yaitu Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.
Sementara itu, dalam paparannya dihadapan peserta Rapim Kemhan, Panglima TNI menjelaskan refleksi 2018 dan proyeksi 2019. Mabes TNI telah menetapkan 11 (sebelas) program kerja tahun 2018 yang disusun dengan prioritas modernisasi alutsista dan penggunaan kekuatan integratif.
Sedangkan Mabes Angkatan mempunyai program prioritas yaitu modernisasi alutsista peningkatan profesionalisme prajurit dan dukungan matra darat, laut dan udara. Kesebelas progam kerja tersebut langsung ditindak lanjuti dengan program 100 (seratus) hari kerja yang dapat terlaksana 100 %.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno berkempatan untuk memberikan pengarahan kepada peserta Rapim. Dikatakan Jenderal yang mengakhiri masa dinas militernya sebagai Pangab bahwa TNI di masa dulu adalah TNI yang profesional yang mempunyai jati diri dan TNI yang tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi dibentuk oleh rakyat. TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang yang berasal dari rakyat. Semua rakyat ada dalam TNI. Oleh karenanya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno berharap jati diri TNI jangan sampai luntur sampai kapanpun.
Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Menhan Ryamizard Ryacudu yang mencanangkan program bela negara. Diungkapkannya Bela negara, Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi materi wajib di sekolah dan perguruan tinggi sebagai pengganti Penataran P4 dan orientasi pelajar/mahasiswa baru.
Diakhir acara diserahkan Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2019 dan Amanat Anggaran T.A. 2019 oleh Menhan kepada Kepala Unit Organisasi serta launching Buku “Mengapa NKRI Harga Mati?” yang disusun oleh tim UNHAN Indonesia. Buku ini merupakan uraian konstruktif tentang pentingnya bela negara terkait dengan adanya berbagai permasalahan bangsa termasuk ancaman nyata dan tidak nyata.
