Balikpapan – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya Bendungan Teritip dan Tol Balikpapan-Samarinda. Kedua infrastruktur tersebut menjadi lokus kunjungan kerja Komisi V DPR RI dipimpin oleh Fary Djemy Francis pada Kamis (30/8/2018).
Turut hadir mendampingi kunker tersebut yakni Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah Hedy Rahadian, Kepala Pusat Bendungan, Ditjen Sumber Daya Air Ni Made Sumiarsih, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Anang Muchlis.
Dalam kunjungan ke Bendungan Teritip, Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih mengatakan bendungan telah dibangun sejak tahun 2014 dan telah dilakukan penggenangan (impounding) pada tahun 2016. “Kementerian PUPR secara bertahap berupaya memenuhi kebutuhan air baku Balikpapan, salah satunya dengan pembangunan Bendungan Teritip,” ujar Kapus Bendungan Ni Made Sumiarsih.
Bendungan ini mempunyai kapasitas 2,4 juta m3 untuk menambah suplai air baku masyarakat dan Industri di sebagian Kota Balikpapan sebesar 250 liter/detik kubik. Kebutuhan air baku Kota Balikpapan saat ini sebesar 2.100 liter/detik, dimana baru bisa dipenuhi sebesar 1.228 liter/detik sehingga masih kekurangan 872 liter/detik.
Untuk mengalirkan air baku ke masyarakat, pada tahun 2018 Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tahap I di Kecamatan Balikpapan Timur dengan nilai Rp 91,99 miliar yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya dan ditargetkan selesai pada Oktober 2018.“Kami terus mendorong pembangunan IPA untuk mendukung berfungsinya Sistem Penyediaan Air Minum Teritip secara berkelanjutan demi terpenuhinya kebutuhan air baku di wilayah Kalimantan Timur,” kata Fary yang merupakan Anggota Komisi V DPR daerah pemilihan NTT.
Rombongan selanjutnya meninjau pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang dibangun dengan skema kerjasama badan usaha dan pemerintah (KPBU) dengan investasi Rp 9,4 triliun. Progress konstruksinya kini sudah mencapai 66,77% dan ditargetkan rampung pada akhir 2018. Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan lahan masih menjadi kendala yang berdampak pada konstruksi jalan tol sehingga akan selesai pada pertengahan tahun 2019. Komisi V DPR RI mendukung percepatan proses pembebasan lahan serta ganti rugi kepada masyarakat.
Disamping lahan, kondisi tanah lunak di sebagian lokasi pekerjaan memerlukan teknik konstruksi khusus. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere mengatakan, pada segmen 5A sepanjang 1,65 Km yang dikerjakan oleh Pemerintah akan dilaksanakan proses lelang.
