Jakarta (23/08) – Seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tempo hari bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan langkah besar kedua di pemerintahannya setelah langkah besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur.
“Index pembangunan manusia ini sudah cukup meningkat, dari 68,9 % di tahun 2014 naik ke 70,81% di tahun 2017. Ini dapat jadi pertimbangan bahwa human development kita pun ada progress. Nah salah satunya kalau di Kementerian PUPR ini ya dengan diadakannya pelatihan untuk pejabat pengawas di lingkup PNS Kementerian PUPR”, ujar Lolly Martina Martief-Kepala BPSDM yang tengah membuka sesi kelasnya dengan tajuk Kebijakan dan Strategi.
“Kami ingin UU ASN Nomor 5 tahun 2014 yang bertujuan mengubah posisi ASN dari yang semula comfort zone menjadi competitive zone, ini menjadi target. Efektifitas kinerja PNS harus lebih diperhatikan pelayanan publik ini perlu ditingkatkan”, tambahnya.
Dijelaskan bahwa kebijakan operasional menteri PUPR khususnya terhadap SDM adalah setiap program pendidikan maupun pelatihannya itu untuk mencetak ahli (tailor made). Jadi setiap pelatihan itu memang diadakan sesuai kebutuhan organisasi. Dan untuk ke depannya sistem pelatihan akan diperbanyak via online, sehingga para peserta pelatihan datang ke kelas hanya saat ujian.
“Tahun 2019 nanti, seluruh program pendidikan S2 dan S3 sudah di-takeover ke LPDP. Penawaran dan rekomendasi hanya melalui BPSDM dan penugasan ada di tangan Sekretaris Jenderal. ASN PUPR harus berjiwa kompetitif, mengingat seleksi di LPDP cukup ketat, saya kira ini akan bagus untuk ke depannya”, tambah Lolly.
Lolly pun menambahkan,”Pendidikan magister/doktoral akan diatur oleh Menteri. Tidak bisa memilih sendiri. Harus sesuai kebutuhan organisasi”.
Kebutuhan kompetensi teknis pejabat pengawas secara umum harus mengacu pada SIDLACOM, yakni Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Action Programme, Construction, Operation, Maintenance. Maksudnya, setiap pejabat pengawas harus paham tugas dan fungsinya. Kompetensi Manajerial pun wajib dimiliki oleh pejabat pengawas karena mereka sudah memiliki tim pelaksana, jadi kemampuan leadership-nya harus tinggi.
“Dan perlu diingat, ASN ini harusnya menjadi Part of Solution, bukan Part of Problem”, pungkas Lolly.
Sejumlah 31 pejabat pengawas ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat IV atau sering disebut Diklat PIM IV dari awal Agustus hingga pertengahan November 2018 mendatang. Dan kali ini salah satu mentornya adalah Kepala BPSDM, kelas ditutup dengan sesi tanya jawab.
