JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus memantau pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah guna mendukung pendataan Program Satu Juta Rumah. Pemantauan tersebut akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia.
“Kami akan terus memantau progress Program Satu Juta Rumah yang ada di daerah. Kami memiliki SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (31/8/2018).
Pemantauan ataupun monitoring di daerah, imbuh Khalawi, sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pendataan Program Satu Juta Rumah. Dengan demikian, seluruh pembangunan rumah dapat terdata dengan baik.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian Program Satu Juta rumah pada tahun 2015 mencapai 699.770 unit, tahun 2016 meningkat menjadi 805.169 unit dan tahun 2017 lalu meningkat lagi menjadi 904.758 unit.
Hingga tanggal 20 Agustus 2018 ini, imbuh Khalawi, jumlah pembangunan rumah sudah mencapai angka 582.638 unit. Kementerian PUPR pun tetap optimis bahwa dalam jangka waktu 4,5 bulan ke depan pembangunan rumah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan bisa selesai tepat waktu.
“Masih ada waktu 4,5 bulan lagi. Pembangunan rumah kami taget selesai sekitar bulan Oktober dan November. Kami optimis tahun 2018 ini jumlah pembangunan rumah di Indonesia bisa tembus satu juta rumah,” ujar Khalawi optimis.
Agar proses monitoring di lapangan dapat terlaksana dengan baik, Khalawi juga meminta agar Kepala SNVT PP maupun PPK yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah dapat terjun langsung ke lapangan. Hal itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Saya minta Kepala SNVT PP dan PPK yang bertanggung jawab di daerah untuk ke lapangan. Jangan keluar kota kalau memang tidak diperlukan. Mereka juga harus buat strategi dan minta agar kontraktor pelaksana bisa bekerja siang dan malam untuk mengejar target pembangunan rumah agar bisa selesai tepat waktu,” tandasnya.
Salah satu bentuk monitoring yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah melalui e-monitoring. Dalam hal ini SNVT PP di daerah melaporkan progres fisik dan keuangan dengan menginput data e-monitoring tersebut.
“Kami juga minta SNVT PP untuk bisa mempersiapkan tender lelang dini yang akan dilaksanakan bulan depan. Dengan demikian, pembangunan rumah bisa dilaksanakan sejak awal tahun,” terangnya.
Lebih lanjut, Khalawi menjelaskan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah. Melalui program strategis nasional tersebut, pemerintah ingin menegaskan bahwa negara benar-benar hadir untuk menyediakan rumah untuk masyarakat Indonesia.
Sebagai informasi, dari data yang ada di Kementerian PUPR, tercatat jumlah kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia dibagi menjadi empat jenis. Pertama, backlog perumahan dari sisi penghunian jumlahnya sekitar 7,6 juta. Kedua, dari sisi kepemilikan jumlah backlog cukup besar yakni 11,4 juta unit.
Ketiga, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia tercatat 3,4 juta unit dan ke empat adalah dari jumlah luasan Kawasan kumuh diperoleh data bahwa di kawasan perkotaan jumlah luas kawasan kumuh mencapai 38.431 hektar dan di Kawasan perdesaan jumlahnya malah lebih besar lagi yakni 78.384 hektar.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah. Pencanangan Program Satu Juta Rumah pun dilaksanakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 lalu di Ungaran Jawa Tengah. Salah satu tujuan dari Program Satu Juta Rumah selain untuk meningkatkan pasokan rumah untuk rakyat adalah untuk mengoptimalkan peran stakeholder bidang perumahan untuk ikut membantu pemerintah dalam pembangunan perumahan.
Tak hanya ingin mengejar target pembangunan rumah saja, dalam Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang jatuh setiap tanggal 25 Agustus, pada tahun 2018 ini pemerintah juga ingin mewujudkan rumah untuk rakyat yang berkualitas.
Pembangunan rumah subsidi dan non subsidi yang menjadi salah satu capaian Program Satu Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus, rumah swadaya melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan stimulan prasarana, sarana dan utilitas seperti jalan, saluran air untuk rumah bersubsidi serta bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pun terus di diseminasikan kepada masyarakat.
“Capaian kinerja Program Satu Juta Rumah dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini wujud nyata bahwa negara benar-benar hadir untuk menyediakan rumah bagi masyarakatnya,” ujarnya.
