Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meminta kepastian pemerintah daerah yang terkena dampak bencana alam tsunami untuk penentuan lokasi lahan hunian bagi korban tsunami. Sebab, Kementerian PUPR tidak dapat melakukan lelang pembangunan hunian tetap bagi para korban tsunami jika lahannya belum siap.
Demikian benang merah kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Penanganan Infrastruktur di Wilayah Terdampak Tsunami Banten dan Lampung yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyediaan Perumahan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (25/1/2019). Rapat yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid tersebut juga dihadir Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan perwakilan dari Direktorat Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi menjelaskan, pihak Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan siap membantu dalam pembangunan hunian tetap bagi para korban tsunami. Meskipun demikian, pihaknya berharap agar Pemda bisa memastikan lahan mana yang akan digunakan untuk lokasi pembangunannya.
“Kami akan segera melakukan lelang pembangunan Huntap untuk para korban tsunami jika lahannya sudah siap,” ujar Khalawi saat memimpin rapat.
Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, pihaknya sudah menerima permohonan bantuan perumahan dari pemerintah provinsi setempat yang terkena dampak tsunami. Untuk Lampung, jumlah rumah yang akan dibantu sesuai surat permohonan dari Pemda adalah 491 unit. Sedangkan untuk di wilayah Pandeglang berjumlah 717 unit rumah.
Jumlah permohonan tersebut adalah jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat dan kerusakan total akibat bencana tsunami yang terjadi tanggal 22 Desember tahun lalu. Pihaknya juga berharap Pemda setempat ikut membantu masyarakat agar memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan ringan dan kerusakan sedang.
“Jumlah bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rumah ini Rp 50 juta per unit,” terangnya.
Sementara itu, dan Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyatakan, jumlah rumah yang mengalami kerusakan di Lampung Selatan akibat tsunami berjumlah 537 unit rumah. Pemda pun sudah menyiapkan lokasi pembangunan untuk Huntap dan dana sekitar Rp 8 milyar untuk penanganan pasca tsunami ini.
“Kami sudah menyiapkan lahan yang luasnya 10 hektar di daerah Rajabasa. Pemda sekarang konsentrasi untuk membanun Huntara untuk para pengungsi karena mereka sekarang tinggal di tenda-tenda pengungsian dan butuah tempat tinggal sementara saat musim hujan,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Pandeglang Irna Narulita. Berdasarkan data yang dimilikinyarumah yang terkena dampak bencana tsunami berjumlah 824 unit. Untuk pembangunan hunian sementara bagfi para pengusngsi saat ini sudah dibantu oleh Kementerian BUMN dan BNPB.
Menurutnya Kementerian PUPR juga sangat merespon baik adanya permohonan relokasi hunian bagi warga. Untuk itu, Pemkab Pandeglang sudah menyiapkan lokasi di enam titik yang berada di enam kecamatan untuk relokasi warga.
Irna menjelaskan alokasi tanggap darurat Pemkab Pandeglang kurang dari Rp 700 juta sehingga pihaknya berharap Pemprov Banten dan Kementerian PUPR bisa membantu untuk relokasi warga. ”Kami juga dibantu oleh Gubernur Banten untuk pembebasan dua lokasi lahan. Yang pasti lahannya aman lokasinya sehinga warga tidak was-was lagi,” harapnya.
