Semarang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mencatat sebanyak 77.326 unit rumah telah terbangun per tanggal 11 Februari 2019 lalu.
Kementerian PUPR tetap optimis pembangunan rumah akan terus meningkat dengan Program Satu Juta Rumah di Indonesia.
“Data pembangunan rumah yang tercatat dalam Program Satu Juta Rumah pada Februari 2019 lalu angkanya mencapai 77.326 unit rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid kepada sejumlah wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu
Khalawi menyatakan, Kementerian PUPR tetap optimis angka capaian pembangunan fisik rumah untuk masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong serta menggerakkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pemerintah daerah, kementerian / lembaga, perbankan, asosiasi pengembang, pihak swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan rumah untuk mengurangi backlog (kekurangan kebutuhan) rumah di Indonesia.
Lebih lanjut, Khalawi mengakui jika di awal tahun pembangunan rumah tidak bisa langsung mencapai angka yang tinggi. Sebab, di lapangan perlu ada penyesuaian rencana pembangunan dari para pengembang dan perbankan serta masyarakat terkait dengan pelaksanaan akad kredit rumah yang akan dibangun.
Pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di lapangan. Hal itu dikarenakan pemerintah hanya mampu menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana APBN hanya sekitar 20 persen saja.
Sedangkan sekitar 30 persen pembangunan rumah berasal dari bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yakni KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya 50 persen adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal.
“Tahun 2018 lalu angka Program Satu Juta Rumah 1.132.621 unit. Target pembangunan rumah untuk masyarakat pada tahun 2019 ini kami tingkatkan dari sebelumnya satu juta unit menjadi 1,25 juta unit,” ujarnya.
Kementerian PUPR, imbuh Khalawi, juga telah bekerjasama dengan sejumlah bank untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Dengan demikian, masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga murah dan terjangkau bisa mengajukan KPR FLPP melalui bank tersebut.
“Kami juga telah melaksanakan kerjasama PKO dengan 25 bank untuk menyalurkan KPR FLPP,” tandasnya.
Berdasarkan data capaian Program Satu Juta Rumah Tahun 2019 per tanggal 11 Februari yang dihimpun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, tercatat hasil pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 65.857 unit. Jumlah tersebut terdiri dari yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR berjumlah 56.070 unit dan pengembang 9.787 unit. Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR tercatat dibangun oleh pengembang sebanyak 11.469 unit.
Khalawi menambahkan, pihaknya juga ingin mengingatkan kepada Pemda untuk implementasikan PP 64 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemda diharapkan bisa mengatur tentang perijinan perumahan yang lebih cepat.
