Jakarta – Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi disparitas antar wilayah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat 5 kategori infrastruktur yakni energi, transportasi, sumber daya air, komunikasi dan permukiman.
“Dari 5 kategori infrastruktur diatas, 3 diantaranya berada dalam lingkup tanggungjawab Kementerian PUPR, yakni transportasi berupa jalan dan jembatan, sumber daya air seperti bendungan, irigasi, air minum, sanitasi dan ketiga pemukiman,” kata Menteri Basuki baru-baru ini.
Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenanganan Kementerian PUPR dilakukan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan membuka daerah terisolir.
Pembangunan jalan di daerah yang sudah berkembang, pembiayaannya didorong melalui kerjasama dengan badan usaha (KPBU) melalui investasi jalan tol. Dengan demikian anggaran pemerintah melalui APBN dapat difokuskan pada pemeliharaan kemantapan kondisi jalan nasional dan pembangunan jalan pada daerah belum berkembang, seperti kawasan perbatasan dan Kawasan Timur Indonesia.
“Menurut saya infrastruktur membuat orang desa tetap di desa. Misalnya dengan adanya tol Salatiga-Semarang, orang Salatiga tidak perlu lagi kos di Semarang, karena bisa pulang pergi, hanya perlu 20 menit,” jelas Menteri Basuki. Kelancaran mobilitas dengan semakin baiknya infrastruktur jalan juga mengurangi biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Disamping disparitas, tantangan lain yang harus diatasi melalui pembangunan infrastruktur adalah rendahnya daya saing nasional akibat salah satunya lemahnya konektivitas antar wilayah, pemanfaatan sumber daya belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi, serta urbanisasi yang masih tinggi.
Target dan Capaian Infrastruktur PUPR
Terkait konektivitas, Kementerian PUPR setiap tahunnya melakukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan nasional sepanjang 40 ribu Km. Untuk pembangunan jalan baru tahun 2015-2017 sepanjang 2.621 Km, akan bertambah tahun 2018 sepanjang 811 Km dan 2019 sepanjang 556 Km. Jumlah ini melampaui target Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sepanjang 2.650 Km.
Pembangunan Jalan tol 2015 – Juli 2018, tambahan panjang tol yang telah dioperasikan adalah 443 km, dengan rincian pada akhir tahun 2015 sepanjang 132 Km, tahun 2016 sepanjang 44 Km, tahun 2017 sepanjang 156 Km dan hingga 15 Juli 2018 telah mencapai 110 Km.
Di sektor infrastruktur sumber daya air, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan pada tahun 2015-2019. Tahun 2019, ditargetkan 29 bendungan akan selesai dengan kapasitas tampung 2,16 miliar m3 dan akan menambah luas irigasi yang mendapat air dari bendungan (irigasi premium) dari 10,7% menjadi 14,28% dari luas jaringan irigasi Indonesia seluas 7,1 juta hektar.
Terkait Program Satu Juta Rumah, pembangunan rumah oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, para pengembang perumahan, dana sosial perusahaan pada periode 2015-2017 sebanyak 2.469.538 unit dengan rincian tahun 2015 sebanyak 699.769 unit, tahun 2016 sebanyak 867.950 unit, tahun 2017 sebanyak 902.000 unit. Tahun 2018 ditargetkan bisa dibangun 1 juta unit baru.
Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan penataan kawasan kumuh, Kementerian PUPR bersama stakeholeder lainnya berupaya mencapai target 100-0-100 yakni 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak pada tahun 2019.
Untuk pemenuhan kebutuhan air minum, perkiraan capaian dari tahun 2015-2018 sebesar 20.438 liter/detik dari target hingga tahun 2019 sebesar 34.319 liter/detik dan penanganan kawasan kumuh 13.556 hektar dari target 38.431 hektar. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan telah bisa melayani tambahan 9.616.334 Kepala Keluarga (KK) dari target hingga 2019 sebesar 12.163.334 KK.
