Canberra, 5 November 2018 – Untuk dapat memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kualitas human capital merupakan kunci utama, demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan kuliah umum di Australian National University (ANU) di Molonglo Theatre, Crawford Building, Canberra, Australia.
Berbagai riset telah menunjukkan bahwa kualitas SDM menjadi kunci pendorong perekonomian dunia. Perkembangan jangka panjang Indonesia dan kualitas hidup sangat tergantung pada sumber daya manusia-nya.
Selain melalui infrastruktur, dengan investasi pada human capital, termasuk dalam bidang pendidikan, akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan Indonesia.
Berdasarkan data BPS, fundamental perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi kuat. Perkembangan pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata 5,28 persen dari tahun 2000 hingga tahun 2018. Tingkat kemiskinan Indonesia turun hinggal level terendah pada bulan Maret 2018.
Meskipun ekonomi Indonesia dalam keadaan kuat, kualitas SDM Indonesia masih belum menggembirakan, yang tergambar dari Human capital Index (HCI) Indonesia yang diukur oleh Bank Dunia, dengan skor 0,53 dari skala 0 sampai 1. Rata-rata nilai Indonesia di atas negara berpendapatan menengah ke bawah, kecuali untuk nilai anak di bawah 5 tahun yang tidak terkena stunting, nilai Indonesia di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah ke bawah dengan score 0.753.
Tantangan lain adalah meskipun Indonesia merupakan negara keempat dari jumlah tenaga kerja, namun ketrampilannya masih minim. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja dengan minim ketrampilan sebesar 60,24 persen dari total pekerja. Pekerja terampil dengan lulusan sarjana hanya sebesar 11.65 juta pekerja.
Berdasarkan riset McKinsey Global Institute, Indonesia memerlukan 113 juta tenaga kerja terampil untuk menjadi kekuatan ke-7 dunia pada tahun 2030. Di era digital, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk berkembang, yang dilihat dari perkembangan perusahaan fintech, transaksi fintech dan pembayaran digital serta pengembangan e-commerce.
Selain memiliki kesempatan, era digital juga memiliki tantangan antara lain menurunkan jumlah tenaga kerja untuk beberapa jenis pekerjaan dan digantikan oleh mesin. Pekerjaan terkait pemrosesan data dan IT diperkirakan akan digantikan mesin hingga lebih dari 50 persen.
Perkembangan teknologi telah mengubah struktur perekonomian Indonesia dari manufaktur pada sektor jasa. Namun demikian, Indonesia tetap memerlukan pengembangan pada sektor manufaktur untuk meningkatkan pertumbuhan meskipun pernah turun karena krisis ekonomi 1998.
Investasi pada human capital di Indonesia telah memberikan hasil antara lain tingkat kematian bayi turun hingga 50 persen; berkurangnya anak putus sekolah dalam usia SD hingga 40 persen, adanya program jaminan sosial di seluruh desa.
Digitalisasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Banyak negara termasuk Indonesia telah mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan teknologi.
Indonesia juga telah menginisiasi e-government sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. e-government akan membuka ruang masyarakat untuk mengomunikasikan langsung dengan pemerintah, berperan langsung dalam pembuatan kebijakan, dan menjadi alat untuk diskusi antara pemerintah dan masyarakat.
Beberapa perubahan kebijakan untuk meningkatkan human capital dari Pemerintah kepada masyarakat antara lain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai kepada 10 juta masyarakat miskin, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan kartu pintar yang juga bisa digunakan sebagai kartu ATM kepada 19,7 juta siswa, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didistribusikan melalui combo card yang bisa juga dipakai sebagai e-wallet kepada 10 juta keluarga.
Beberapa strategi dijalankan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas human capital antara lain dengan meneruskan reformasi untuk mempromosikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Pada APBN 2019, program yang dijalankan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proteksi sosial, infrastruktur dan desentralisasi fiskal.
Program yang dijalankan antara lain dengan menjalankan mandat undang-undang untuk mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan, perluasan bantuan program pendidikan antara lain dengan Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operational Sekolah, beasiswa Bidik Misi dan bantuan untuk universitas. Program lain yang dijalankan adalah peningkatan sistem pendidikan dan pembelajaran siswa dengan kerja sama bersama Pemerintah Daerah, peningkatan akses pendidikan melalui reformasi pendidikan selama 15 tahun, peningkatan kualitas pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah khususnya dalam memonitor kualitas pendidikan, dukungan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian beasiswa antara lain melalui LPDP, peningkatan kualitas guru, perbaikan rasio jumlah murid dan guru.
Di bidang kesehatan, Pemerintah memastikan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 5 persen dari APBN. Di bidang sosial, dilakukan implementasi sistem jaminan sosial nasional khususnya di bidang kesehatan. Hal lain yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan program untuk pengarusutamaan gender, serta pengembangan digital di masa mendatang.
Kebijakan yang disusun Pemerintah untuk merespon perubahan teknologi adalah dalam rangka meningkatkan keberadaan infrastruktur pendukung yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM.
