Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penghargaan kategori Kementerian dengan keterbukaan informasi badan publik menuju informatif tahun 2018, yang di saksikan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, pada Senin (5/11/18).
Wakil pesiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, Sejak 20 tahun yang lalu setelah era reformasi terdapat 3 hal penting yang menjadi prinsip utama keterbukaan informasi kinerja pemerintah kepada publik. Pertama, negara yang sebelumnya menganut sistem demokrasi otoriter berubah menjadi sistem demokrasi terbuka. Kedua sebelumnya dari sentraliasi berubah menjadi sistem otonomi. Yang ketiga, kebebasan pers yang dikontrol.
“Sehingga dari ketiga hal tersebut yang menjadi penggerak sistem informasi secara terbuka kepada publik, kemudian disesuaikan oleh teknologi yang semakin berkembang dalam menyajikan informasi untuk menjadi lebih mudah diakses,” kata Wapres Jusuf Kalla pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan, dengan penyajian informasi yang mudah diakses melalui teknologi juga tidak akan memunculkan tertutupnya suatu informasi. Ketika semua di proses secara digital, semakin menghasilkan informasi yang dilakukan maupun tidak dilakukan untuk mudah diketahui oleh masyarakat.
Wapres Jusuf Kalla menambahkan, dengan diberikannya penghargaan ini kepada seluruh Kementerian/Lemabaga baik pusat dan daerah merupakan suatu apresiasi kinerja atas penginformasian yang diberikan kepada publik karena sudah dilakukan secara baik. “Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem pengawasan terbanyak. Sehingga memang diperlukan suatu keterbukaan kepada publik, supaya pengelolaan informasi yang dilakukan instansi pemerintah maupun lembaga semakin mudah untuk diterima masyarakat,” tambah Jusuf Kalla.
Wapres Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada semua Kementerian/Lembaga yang berada di pusat maupun daerah atas penghargaan keterbukaan informasi badan publik yang diterima. Kepada generasi yang ada hingga saat ini, penghargaan ini menentukan partisipasi yang datang dari masyarakat, hal itu menunjukkan masyarakat butuh informasi yang benar, dan nantinya setiap informasi yang baru harus dikoreksi terlebih dahulu sebelum di informasikan kepada masyarakat.
Sementara Ketua Komisi Indonesia Pusat Gede Narayana menambahkan, keterbukaan informasi publik di Indonesia merupakan pekerjaan bersama dengan merekatkan dasar hukum dan dorongan yang lebih besar. “Ini merupakan tujuan penting dalam menjadikan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan negara yang baik dan bersih,” kata Gede.
Dari kategori terhadap 10 kementerian dengan keterbukaan informasi badan publik menuju informatif tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia untuk setiap Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia, Kementerian PUPR menempati urutan ke-5 diantara kementerian lainnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR, Luthfiel Anam Achmad mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menerima penghargaan mengatakan, penghargaan keterbukaan informasi badan publik yang didapat oleh Kementerian PUPR menempati urutan ke-5 menuju interaktif yang terbagi setiap kategorinya yaitu interaktif, menuju interaktif, sudah interaktif, cukup interaktif dan kurang interaktif.
“Hal ini merupakan penghargaan yang ketiga didapat, dari sebelumnya juga telah didapatkan pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 ini juga mendapatkan penghargaan kembali. Sesuai point pencapaiannya dengan angka penilaian 80 sampai 89,9 sehingga juga merupakan penghargaan yang terbaik kita dapatkan ,” kata Luthfiel.
Luthfiel menambahkan dengan tuntutan dan penilaian di setiap kompetisi yang semakin ketat, menjadi perhatian khusus komunikasi publik untuk menjadi komando penggerak setiap unit organisasi di Kementerian PUPR dalam pelaksanaan informasi untuk masyarakat kedepannya agar menjadi semakin lebih baik.
