JAKARTA – Sekitar 5.000 nelayan di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu membutuhkan bantuan rumah dari pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kaur berharap kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun rumah khusus bagi para nelayan di daerah tersebut.
“Kabupaten Kaur merupakan salah satu daerah pesisir yang ada di Provinsi Bengkulu. Tercatat sekitar 5.000 nelayan di daerah kami masih membutuhkan bantuan perumahan dari pemerintah,”ujar Bupati Kaur Gusril Pausi saat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul hamid di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Menurut Gusril, secara geografis Kabupaten Kaur memang berada di daerah pesisir sehingga banyak masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur, sebanyak delapan kecamatan berada di daerah pesisir.
Untuk mendorong terwujudnya rumah yang layak bagi para nelayan tersebut, Pemkab Kaur tengah mengajukan permohonan bantuan rumah khusus kepada Kementerian PUPR bagi para nelayan yang ada di daerah tersebut. Adanya bantuan rumah khusus tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para nelayan mengingat masih banyak rumah-rumah nelayan yang masih hidup di hunian yang tidak layak.
Untuk mendorong terlaksananya pembangunan rumah khusus tersebut, imbuhnya, Pemkab Kaur saat ini mengajukan bantuan rumah khusus bagi 50 kepala keluarga nelayan. Selain itu, Pemkab Kaur juga telah menyiapkan lahan seluas satu hektar di daerah Kaur selatan untuk lokasi pembangunan rumah khusus nelayan tersebut.
“Kami memang baru uji coba mengajukan proposal 50 unit rumah nelayan dulu. Jika memang pemerintah memiliki perhatian terhadap nelayan, kami harap Kementerian PUPR bisa segera merealisasikannya. Kasihan para nelayan kalau mereka masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni,”tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, pembangunan rumah khusus bagi para nelayan merupakan salah satu program perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk menyediakan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk nelayan yang tinggal di daerah pesisir.
“Selama Pemda juga memiliki perhatian terhadap program pembangunan perumahan bagi masyarakatnya, kami siap membantu dengan berbagai program perumahan yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah,”terangnya.
Sebagai informasi, Rumah khusus merupakan salah satu program pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Khusus Direktorat Penyediaan Perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti untuk perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, rumah social untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu dan anak terlantar serta termasuk untuk pembangunan rumah masyarakat yang lokasinya terpencar speerti suku-suku terasing dan rumah di wilayah perbatasan negara.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembangunan rumah khusus ini yakni persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi yang dibutuhkan antara lain seperti surat permohonan, proposal gambaran umum dan kondisi lapangan yang diusulkan, suat dukungan Pemda setempat, surat pernyataan kepemilikan tanah serta adanya kepemilikan tanah.
Sedangkan persyaratan teknis yang diperlukan adalah lokasi lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk peruntukan perumahan dan permukiman dan tidak berada di wilayah kawasan rawan bencana. Jumlah usulan minimum 50 unit atau luas lahan minimal satu hektar dalam satu hamparan, kecuali apabila kebutuhan Rumah khusus kurang dari 50 unit serta kesetersediaan infrastruktur berupa jalan akses yang memadai dan tersedia sumber air minum dan sumber daya listrik.
“Kami harap Pemkab Kaur bisa memenuhi persyaratan yang ada. Kami siap melakukan peninjauan lokasi selama syarat-syarat yang ada telah terpenuhi dengan baik,”terangnya.
