Jakarta, 31 Januari 2018 – Di era ekonomi digital saat ini, Kementerian Perdagangan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintah di sektor perdagangan. Hal tersebut dituangkan dalam Rapat Kerja (Raker) Kemendag 2018 yang mengambil tema “Akselerasi Perdagangan di Era Ekonomi Digital”.
Tema tersebut diangkat untuk menentukan strategi dan melakukan terobosan dalam melaksanakan mandat Presiden serta memenangkan persaingan di era ekonomi digital. Raker berlangsung pada 31 Januari-2 Februari 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta. Raker dibuka pada Rabu (31/1) pagi di Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo.
Peserta raker berjumlah sekitar 300 orang, terdiri atas Pejabat Eselon I, II, dan III Kementerian Perdagangan, paraPerwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Duta Besar WTO, Atase dan Konsul Perdagangan, Kepala Kantor Dagang danEkonomi Indonesia – KDEI, serta Indonesia Trade Promotion Center – ITPC), para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia, serta pelaku usaha.
“Kehadiran ekonomi digital sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 menjadi fokus perhatian dunia karena telah membawa perubahan besar dalam pola perdagangan saat ini. Ekonomi digital telah membuka peluang baru dalam bidang perdagangan, serta menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Untuk itu, kebijakan terpadu sangat dibutuhkan agar pengembangan ekonomi digital dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Pada tahun 2015, nilai ekonomi digital telah mencapai USD 3,5 triliun atau 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Nilai ini diprediksi meningkat sebesar 11% per tahun dalam lima tahun ke depan.
Untuk meningkatkan kinerja perdagangan nasional, kata Mendag Enggar, Kemendag menyelaraskan tiga mandat Presiden di bidang perdagangan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga mandat tersebut adalah menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta membangun dan merevitalisasi pasar rakyat.
Dalam mendukung stabilisasi harga dan pasokan bapok, Kemendag meyakini basis data secara daring dan real-time merupakan kunci perumusan kebijakan stabilisasi harga yang efektif. “Kemendag terus menyempurnakan aplikasi daring perdagangan yaitu Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) di bidang perdagangan dalam negeri, dan Sistem Pasar Lelang Komoditas Gula Kristal Rafinasi,” kata Mendag Enggar.
SP2KP merupakan sistem pemantauan harga bapok yang memonitor pergerakan harga secara terus menerus dan realtime di 34 propinsi di Indonesia. SP2KP berisi informasi rata-rata harga 19 kebutuhan pokok dan 9 barang penting di 34 ibukota propinsi.
Sementara itu, untuk mendukung pemasaran produk dalam negeri di pasar global, Kemendag berupaya memfasilitasi pemasaran produk-produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui laman pemasaran daring (marketplace) tingkat global dan nasional. Kehadiran laman pemasaran daring ini diharapkan dapat menjadi ruang pamer virtual produkproduk dalam negeri untuk menembus pasar global.
“Kita juga harus terus aktif melanjutkan kampanye positif atas produk-produk Indonesia, termasuk di dunia maya untuk membangun citra positif produk Indonesia,” kata Mendag Enggar.
Kemendag menargetkan pada tahun 2018, pembangunan dan revitalisasi pasar dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pasar rakyat melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut dilakukan untuk mengelola data pedagang, harga dan stok, hingga pertukaran informasi antar-pasar rakyat.
Selain tiga mandat Presiden, Mendag Enggar menekankan beberapa ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan bersama. Salah satu yang paling mendasar adalah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), yang merupakan bagian dari Roadmap E-Commerce sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 74/2017.
“Selain membangun basis data yang akurat dalam distribusi dan rantai pasok, kita juga harus mendorong pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang dapat menghubungkan petani dengan pedagang. Contoh aplikasi yang sudah ada dan dapat digunakan masyarakat saat ini adalah Limakilo, Tanihub, dan 8villages. Dengan teknologi digital, petani dapat memasarkan produk mereka langsung ke konsumen tanpa melalui rantai pasok yang panjang,” kata Mendag Enggar.
Terkait dengan pelayanan perizinan, sejak tahun 2017 Kemendag telah mampu melayani 38 perizinan daring menggunakan tanda tangan digital. Pada tahun 2018, jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi 55 jenis perizinan daring. Kemendag berencana menerapkan pembayaran secara elektronik dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) mulai tahun ini.
“Kita harus bekerja cepat dan efektif di era ekonomi digital ini untuk menuntaskan target-target pemerintah di tahun 2019 dan melakukan terobosan-terobosan yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital,” kata Mendag Enggar.
Capaian Kemendag 2017
Dalam Pembukaan Raker Kemendag 2018 di Istana Negara, Mendag Enggar melaporkan keberhasilan Kemendag menjalankan tiga mandat Presiden di sektor perdagangan di tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo.
“Inflasi 2017 tercatat cukup rendah yaitu 3,6%. Angka inflasi bahan makanan sebesar 1,3%, menurun tajam dari tahun sebelumnya yaitu 5,7%. Angka inflasi bahan makanan adalah yang terendah dalam lima tahun terakhir,” kata Mendag Enggar.
Mendag Enggar juga menyampaikan total ekspor Indonesia tahun 2017 mencapai USD 168,7 miliar, dengan pertumbuhan ekspor nonmigas 15,8% dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan tersebut jauh melampaui target awal sebesar 5,6%. Kenaikan ekspor ini didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas dan migas masing-masing sebesar 15,8% dan 20,1% dibanding tahun 2016.
Terkait dengan program revitalisasi pasar rakyat, hingga tahun 2017 telah ada 2.715 unit pasar yang telah selesai dibangun maupun direvitalisasi. Kemendag siap menuntaskan 2.285 pasar sisanya hingga tahun 2019.
Kemendag juga telah membuat perubahan substansif terhadap perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri lewat reorientasi tugas. Para perwakilan kini tidak hanya mengemban tugas sebagai pejabat pemerintah saja. Namun, sejak tahun 2017 para pejabat perwakilan dituntut untuk mengubah paradigma mereka menjadi agen pemasaran atau agen bisnis bagi produk-produk Indonesia.
Sementara itu, upaya perluasan akses pasar nontradisional di tahun 2017 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor nonmigas ke pasar nontradisional seperti ke Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Di tahun 2017 juga, keseluruhan misi dagang berhasil membukukan total transaksi sebesar USD 3,6 miliar. Komitmen dan capaian ini terus mendorong Kemendag untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. “Pada bulan Januari 2018, kami baru saja melakukan misi dagang ke India dan Pakistan dengan total nilai transaksi mencapai USD 8,6 miliar,” ungkap Mendag Enggar.
Upaya promosi produk Indonesia di tahun 2017 juga memperoleh hasil yang menggembirakan. Pameran dagang tahunan skala internasional terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia (TEI), berhasil menembus perolehan transaksi hingga USD 1,4 miliar pada pelaksanaannya yang ke-32 di tahun 2017. Capaian tersebut jauh melampaui perolehan pelaksanaan pameran di tahun 2016 hingga sebesar 44%. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 27 ribu orang. TEI 2017 merupakan terobosan baru karena merupakan pameran TEI pertama yang tidak menggunakan APBN. TEI ke-33 diagendakan berlangsung pada Oktober 2018.
