Pendidikan Vokasi Terapkan 70 Persen Praktik di Industri

Pemerintah tengah memfokuskan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai salah satu langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional. Melalui program prioritas ini, kurikulum pendidikan ditransformasikan agar bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

“Dengan penyesuaian kurikulum, pembelajaran akan menjadi 70 persen program produktif. Di samping itu, diterapkan juga sistem link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan industri. Kami sudah memulai di awal tahun,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menjadi narasumber pada Dialog Nasional Sukses Indonesiaku di PT Gudang Garam Tbk., Kediri, Jawa Timur, Rabu (15/11).

Untuk program yang dimulai sejak Februari 2017 ini, Kementerian Perindustrian sudah meluncurkan empat tahap hingga bulan Oktober, yaitu meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogayakarta, Jawa Barat serta Sumatera bagian utara (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau). Dari keempat tahap tersebut, Kemenperin telah melibatkan sebanyak 565 industri dan 1.795 SMK.

“Sampai saat ini, kami mampu menghasilkan 254.037 tenaga kerja kompeten yang bersertifikat. Upaya ini bertujuan memenuhi target Bapak Presiden untuk menghasilkan satu juta tenaga kerja kompeten melalui program pendidikan vokasi sampai tahun 2019,” paparnya. Program pendidikan vokasi akan dilakukan kembali untuk wilayah Sumatera bagian Selatan serta Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

Menperin menyampaikan, pihaknya telah memetakan kebutuhan yang diperlukan oleh SMK saat ini, utamanya yaitu memperbarui peralatan yang sesuai digunakan di industri. Dengan program link and match, pemerintah juga memperbaiki struktur kurikulum pendidikan agar para siswa SMK lebih banyak memanfaatkan fasilitas yang ada di industri melalui praktik kerja atau magang. “Jadi, siswa SMK diberikan kesempatan untuk berlatih di industri,” jelasnya.

Menurut Menteri Airlangga, program yang merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, pelaksanaannya telah dikoordinasikan bersama lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, serta KADIN.

“Kami semua sedang bergerak. Saat ini sudah ada 34 program studi terkait industri. Maka diharapkan, melalui pendidikan vokasi, 600 ribu lulusan SMK bisa mendapatkan lapangan pekerjaan,” ujarnya. Saat ini, jumlah lulusan SMK setiap tahunnya sekitar 1,3 juta orang, sedangkan perguruan tinggi hanya bisa menerima 700 ribu orang.

Menperin juga menyebutkan, jumlah tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, tenaga kerja di tahun 2006 sebanyak 11,89 juta orang meningkat menjadi 15,54 juta orang pada tahun 2016, atau dengan rata-rata kenaikan sekitar 400 ribu orang per tahun. “Berdasarkan perhitungan kami, dengan rata-rata pertumbuhan industri sebesar 5-6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500-600 ribu tenaga kerja industri baru per tahun,” ungkapnya.

Kegiatan Dialog Sukses Indonesiaku yang juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Direktur PT. Gudang Garam Tbk. Istata T. Siddharta, ini diikuti lebih dari 8.000 orang, terdiri 4.000 siswa SMK dan 4.000 orang tua wali murid SMK se-Kabupaten dan Kota Kediri.

Selain itu, 83 orang kepala sekolah SMK dan 100 orang wali kelas SMK se-Kota dan Kabupaten Kediri. Selain berinteraksi dengan para siswa SMK, kedua menteri memberi semangat kepada mereka agar terus belajar untuk menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Menhub memberikan apresiasi kepada Kemenperin yang telah menjalankan program pendidikan vokasi berbasis link and match dengan industri. “Bagus dan harus terus dilanjutkan,” ujarnya. Kementerian Perhubungan sendiri memiliki 26 lembaga pendidikan dan pelatihan bidang transportasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Hadapi era digital
Untuk menghadapi era digital pada kesempatan ini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengutarakan, pemerintah juga mengarahkan pelaksanaan pendidikan vokasi untuk generasi muda Indonesia agar siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, era digital ini menuntut kompetensi sumber daya manusia untuk berinovasi dengan menguasai teknologi terkini.

“Dunia digital membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih produktif. Dunia digital adalah dunia yang berbasis teknologi, dan teknologi ini harus dikuasai sejak SMU atau SMK,” ujarnya. Dengan kualitas SDM yang kreatif dan inovatif, diyakini memacu daya saing dan produktivitas industri nasional.

Apalagi, saat ini dunia sedang mengarah pada revolusi industri keempat atau Industry 4.0 yang membutuhkan inovasi dan penempaan SDM yang terampil. “Revolusi industri keempat ini memfokuskan pada internet of things atau semua terkoneksi dengan internet,” terang Menperin.

Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan pengembangan ekonomi digital melalui e-Smart IKM. Program dengan sistem e-commerce ini diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru. “Banyak anak muda kita dengan umur di bawah 17 tahun sudah bisa berjualan secara online. Maka kami berharap, adik-adik dapat memanfaatkan peluang ini di e-Smart IKM,” tuturnya.

Menurut Menperin, pasar ekonomi digital di Indonesia saat ini mencapai USD11 miliar dan diproyeksi meningkat menjadi USD110 miliar dalam lima tahun ke depan. “Industri digital dapat mendongkrak perekonomian nasional. Diharapkan, generasi muda kita mulai menyesuaikan serta bersiap menyambut tren teknologi industri dan Industry 4.0 sebagai keberlanjutan era ekonomi digital,” paparnya.

Guna menjawab kebutuhan tersebut, Sekjen Kemenperin Haris Munandar mengungkapkan, seluruh unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menerapkan sistem kurikulum berbasis kompetensi serta tersambung dan sesuai (link and match) dengan industri. Upaya ini terbukti mampu menghasilkan SDM yang terampil dan profesional sesuai kebutuhan di dunia kerja saat ini.

“Kami memiliki 9 Sekolah Menengah Kejuruan, 9 Politeknik, dan 1 Akademi Komunitas yang telah menjadi rujukan bagi pengembangan pendidikan vokasi karena berhasil membangun sistem pendidikan yang benar-benar berbasis kompetensi serta link and match dengan dunia industri,” sebutnya.

Saat ini, Politeknik Kemenperin fokus mencapai lima keunggulan kompetitif untuk pengembangan ke depannya. “Pertama, sebagai Pusat Penyedia Tenaga Kerja Industri yang Kompeten. Untuk itu, setiap Politeknik Kemenperin dikembangkan dengan spesialisasi tertentu di bidang industri,” jelas Haris.

Kedua, sebagai pusat penelitian dan pengembangan produk dan teknologi industri. Selain dilengkapi dengan ruang workshop dan laboratorium serta mesin dan peralatan yang modern, Politeknik Kemenperin harus mengembangkan kerja sama dengan dunia industri untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan di industri saat ini.

Ketiga, sebagai pusat pelayanan industri, di mana Politeknik Kemenperin akan menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan industri untuk menyediakan pelayanan jasa pengujian atau jasa produksi dengan memanfaatkan fasilitas workshop dan laboratorium yang dimiliki.

“Keempat, peningkatan akreditasi sebagai bentuk pengakuan kualitas pendidikan. Dan, kelima, peningkatan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan industri untuk peningkatan kualitas pendidikan, yaitu pengembangan riset terapan dan penerbitan jurnal internasional bekerjasama dengan universitas di luar negeri,” paparnya.

Melalui sistem pendidikan vokasi yang diterapkan berbasis kompetensi serta mengusung konsep link and match dengan industri, sebanyak 98 persen para lulusan dari unit pendidikan di lingkungan Kemenperin sudah terserap industri pada saat wisuda.

Related posts

Leave a Reply