Jayapura – Berdasarkan kajian yang dilakukan berbagai institusi berkompeten, potensi lokal utama di lima kawasan pembangunan ekonomi, baik di Saireri, mamta, anim ha, la pago dan me pago, merupakan komoditi bidang perkebunan.
Diantaranya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, sagu, tebu, ternak sapi, ayam dan babi. Oleh karenanya, pemerintah provinsi mendorong bidang pertanian menjadi sektor andalan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2013 – 2018.
Hal demikian disampaikan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa, Simeon Itlay, pada rapat koordinasi teknis pembangunan perkebunan, di Jayapura, Kamis (12/4).
Dikatakan, berbagai aktivitas dan kebutuhan ekonomi masyarakat terutama orang asli Papua sangat erat hubungannya dengan ekosistem hutan, laut, danau, sungai dan pertanian dalam arti luas.
Karena itu, program dan kebijakan pembangunan sektor ekonomi yang berbasis pada pengelolaan potensi sumber daya pertanian menjadi suatu pendekatan paling memungkinkan untuk meningkatkan keesejahteraan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut dia, diharapkan dalam pertemuan itu dapat dirumuskan strategi kebijakan pembangunan perkebunan sebagai tahap awal mempersiapkan program pembangunan jangka menengah 2019 – 2023. “Mengingat tahun ini merupakan masa transisi,” terang dia.
Sementara terkait kegiatan pertemuan, sejumlah hal penting yang menjadi pembahasan, yakni melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan di Papua selama empat tahun serta sinkronisasi program kegiatan pembangunan di 2018.
Dilain pihak, merumuskan program kebijakan strategis dan sinkronisasi pembangunan perkebunan jangka menengah 2019 – 2013.
“Karena itu, harapan saya dalam pertemuan ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan besar yang dapat diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. Terutama masyarakat asli Papua yang berada di kampung-kampung”.
“Ingat setiap rupiah yang digunakan harus berdampak positif bagi masyarakat luas di Papua, terutama bagi masyarakat asli. Sehingga pertemuan ini saya harap hasilkan sebuah rumusan kesepakatan besar dan strategis,” pungkasnya.
