JAKARTA – Menyambut tahun 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengajak segenap Aparatur Sipil Negara untuk membuat program baru, bukan hanya sekedar melanjutkan atau copy paste (Copas) program tahun sebelumnya. Menurutnya sebagai penyelenggara negara, ASN harus memiliki program yang baru demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin prima.
“Tidak akan ada perubahan kalau hanya berfikir untuk melanjutkan program tahun 2017. Tahun baru ini harus dijadikan momentum untuk kita semua menciptakan program baru yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya dalam upacara Deklarasi Janji Kinerja tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM, Senin (08/01).
Menteri mengapresiasi terhadap komitmen Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya yang mendeklarasikan Janji Kinerja tahun 2018. Melalui upaya tersebut, mulai dari pejabat pimpinan tinggi hingga staf dapat merencanakan program yang akan dilakuan tahun 2018 ini.
Menurutnya prosesi penandatanganan perjanjian kinerja yang dibuat para pegawai Kementerian Hukum dan HAM merupakan bentuk simbol semata, namun yang terpenting adalah janji dari hati para pegawai itu sendiri. “Setelah penandatanganan yang terpenting adalah bagaimana para pejabat maupun pegawai merealisasikan janji apa yang telah dibuat,” ujarnya.
Lebih lanjut Asman juga mengajak para ASN Kementerian Hukum dan HAM untuk menggalakkan semangat perubahan yang harus digulirkan di tahun 2018 ini. Melalui Deklarasi janji kinerja diharapkan ASN dapat membawa negeri lebih maju lagi.
Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mendukung apa yang disampaikan Menteri Asman untuk membuat program baru di tahun 2018 ini. Melalui Deklarasi Janji Kinerja para pegawai harus dapat membuat sebuah terobosan yang berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik. Janji yang telah diucapkan oleh para pejabat dan pegawai jangan hanya sekedar diucapkan semata namun harus diimplementasikan.
Menkumham menegaskan, janji kinerja tahun 2018 ini adalah salah satu cara untuk memotivasi jajaran Kemenkumham agar bergerak secara serentak, berkinerja untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi.
“Tantangan dan hambatan jangan dijadikan sebuah kendala, namun harus disikapi sebagai sebuah peluang untuk menjadi solusi memberikan yang terbaik untuk bangsa,” katanya.
Selain itu dirinya juga menghimbau kepada segenap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menghapus praktek pungutan liar yang masih saja terjadi. Jadikan tahun 2018 menjadi momentum untuk memberikan pelayanan yang semakin baik lagi untuk masyarakat.
