Pemerintah tengah fokus melakukan reformasi sistem pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui upaya ini, diharapkan turut mendongkrak produktivitas dan daya saing industri nasional agar mampu kompetitif menghadapi persaingan global.
“Salah satu langkah yang sedang dilakukan pemerintahan Bapak Jokowi adalah membuka kesempatan bagi perguruan tinggi internasional bisa beroperasi di Indonesia terutama di kawasan ekonomi khusus,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi pembicara utama pada Dialog Nasional dengan tema Sinergi untuk Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/3).
Selain itu, menurut Airlangga, akan dilakukan kemudahan dalam perizinan bagi para tenaga pendidik dari luar negeri yang ingin mengajar di Indonesia. “Jadi, profesornya kita bawa ke Indonesia, supaya mahasiswa kita bisa mengakses gelar profesor dengan mudah dan semakin banyak. Saat ini, mahasiswa kita banyak yang kuliah di luar negeri, tetapi ke depannya mahasiswa dari luar negeri akan banyak datang untuk belajar di Indonesia,” paparnya.
Menperin menjelaskan, pengembangan SDM merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030. Tumbuhnya jumlah angkatan kerja yang produktif ini dapat memacu kinerja ekonomi nasional.
“Sejarah membuktikan, peluang itu muncul pada saat negara mengalami bonus demografi. Contohnya Jepang, pertumbuhan ekonominya mencapai 5 persen ketika bonus demografi, tetapi setelah masa itu lewat, pertumbuhannya rendah menjadi 0,9 persen,” ungkapnya.
Negara lainnya, yakni China juga sempat meraih pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai 9,2 persen pada saat bonus demografi, tetapi menurun menjadi 6,7 persen setelah momentum itu selesai. Hal serupa juga dialami oleh Singapura dan Thailand. Untuk itu, peluang emas Indonesia dalam membangkitkan perekonomiannya tidak boleh terlewatkan karena masih ada periode hingga tahun 2030.
“Saat ini, Indonesia telah masuk one trillion dollar club,” ujar Menperin. Perbaikan ekonomi di Tanah Air, juga terlihat dari empat aspek selama 15 tahun terakhir. Pertama, populasi tenaga kerja meningkat lebih dari 30 juta, yang ditopang dengan naiknya gaji sebesar dua kali lipat. Kedua, pertumbuhan konsumsi meningkat pula delapan kali lipat, di mana saat ini menyumbangkan 55 persen dari PDB.
“Ketiga, aspek investasi kita pun luar biasa peningkatannya, naik 13 kali lipat, yang juga mengalami peningkatan terhadap penyumbangan ke PDB dari 22 persen menjadi 34 persen. Terakhir, kita lihat dari kapitalisasi pasar bursa meningkat 15 kali lipat, kini kapitalisasinya mencapai USD500 miliar,” jelasnya.
Maka itu, lanjut Menperin, stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selanjutnya, peningkatkan level pendidikan turut menjadi jawaban bagi kebutuhan industri nasional dalam memiliki SDM kompeten sesuai perkembangan saat ini menghadapi era Industry 4.0.
“Revolusi industri keempat ini sesuatu yang tidak bisa kita tundaatau tahan, karena di semua negara sedang dibahas termasuk dalam World Economic Forum,” tuturnya. Dalam upaya mendukung kesiapan memasuki teknologi Industry 4.0, pemerintah telah membangun infrastruktur melalui Palapa Ring untuk menguatkan konektivitas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia.
“Sekarang disebutnya era internet of everything. Artinya, industri tengah melakukan transformasi untuk memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksinya agar terintergrasi,” terangnya. Yang kini sedang dikembangkan industri, antara lain berbasis pada e-Commerce, teknologi finansial (Fintech), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), digitalisasi, 3D Printing dan robotik.
Akselerasi SDM industri
Menperin menambahkan, dalam upaya mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM industri, pihaknya telah melakukan beberapa langkah strategis. Misalnya, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Hingga saat ini, kami sudah meluncurkan program vokasi tersebut dalam lima tahap. Wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, serta DKI Jakarta dan Banten. Total industri yang terlibat sebanyak 558 perusahaan dan 1.537 SMK,” ungkapnya.
Peluncuran program vokasi industri berikutnya, dijadwalkan untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung) dengan target 55 industri dan 250 SMK. Selanjutnya, Sulawesi Selatan dengan menggandeng sekitar 55 industri dan 250 SMK.
“Sebagai tindak lanjut program vokasi ini, kami telah bekerja sama dengan Institute of Technical Education(ITE) Singapura dan Formosa Technology Center di Taiwan untuk program pelatihan kepala sekolah dan guru produktif di SMK pada tahun 2018, sebanyak 200 orang” imbuhnya. Kemenperin juga akan menyelenggarakan pelatihan teknis guru produktif di Indonesia sebanyak 700 orang dan magang guru di industri sebanyak 1000 orang, serta fasilitasi penyediaan silver expert.
Di samping itu, Kemenperin menyelenggarakan Diklat 3in1. Diklat yang menerapkan sistem pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja ini, telah digelar untuk mendukung industri garmen, pengolahan kelapa sawit, karet, kakao, furnitur, plastik, kosmetik, semen dan petrokimia, elektronika, animasi serta otomotif.
“Kami juga memfasilitasi melalui pembangunan unit pendidikan vokasi. Saat ini, Kemenperin memiliki sembilan SMK, sembilan politeknik, satu akademi komunitas, dan satu program Diploma I industri. Pada 2019, akan ditambah tiga politeknik dan satu akademi komunitas,” paparnya.
Menurut Menperin, penyelenggaaan pendidikan di Politeknik dan Akademi Komunitas Industri tersebut, dilaksanakan dengan mengadopsi sistem pembelajaran dual system dari Jerman, di mana 50 persen belajar di kampus dan 50 persen praktik di industri.
“Seluruh unit pendidikan vokasi Kemenperin telah memiliki spesialisasi berbasis kompetensi serta link and match dengan industri,” tegas Airlangga. Bahkan, 90 peren lulusannya terserap industri saat wisuda. Capaian ini karena unit pendidikan di lingkungan kemenperin dilengkapi fasilitas yang mendukung, seperti ruang workshop, laboratorium, teaching factory dengan mesin dan peralatan standar industri.
“Selain itu, tersedia Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sehingga lulusan mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi,” imbuhnya. Kontribusi lainnya yaitu dari program sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenperin. Dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, Kemenperin menargetkan lebih dari satu juta tenaga kerja industri kompeten yang dihasilkan dan telah tersertifikasi hingga tahun 2019
Kemenperin mencatat, selama lima tahun terakhir (2013-2017) terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri dari 14,9 juta orang pada tahun 2013 menjadi 17 juta orang tahun 2017, atau rata-rata naik 512 ribu orang per tahun. Peran sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, melonjak dari 13,54 persen pada tahun 2013 menjadi 14,05 persen tahun 2017.
