Indonesia dinilai sudah menjadi basis produksi manufaktur terbesar di ASEAN. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah saat ini yang ingin mentransformasi ekonomi agar fokus terhadap pengembangan industri pengolahan nonmigas.
“Jadi, kita telah menggeser dari commodity based ke manufactured based,” tegas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta, Minggu (11/2). Manufaktur menjadi kunci penting guna memacu perekonomian nasional karena lebih produktif dan memberikan efek berantai yang luas.
Menurut Menperin, industri mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan devisa dari ekspor, serta penyumbang terbesar dari pajak dan cukai. “Jangan sampai kita terus mengekspor sumber daya alam mentah kita tanpa pengolahan,” ujarnya.
Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan manufacturing value added (MVA), Indonesia menempati posisi tertinggi di antara negara-negara di ASEAN. MVA Indonesia mampu mencapai 4,84 persen, sedangkan di ASEAN berkisar 4,5 persen. Di tingkat global, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-9 dunia.
“Ekonomi Indonesia berbeda dengan negara ASEAN yang lain, disebabkan sekarang Indonesia sudah masuk dalam one trillion dollar club,” jelas Airlangga. Untuk itu, pemerintah menitikberatkan pada pendekatan rantai pasok industri nasional agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global.
“Ekonomi bergeser ke pasifik. Di Jepang manufakturnya sekitar 0,2 persen karena basis produksinya di luar Jepang,” kata Menperin. Langkah pemerintah Indonesia yang sedang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggenjot sektor industri manufaktur juga dilakukan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina dan Vietnam.
“Bahkan, beberapa negara ASEAN sudah membuat roadmap Industry 4.0. Kita juga catching up di era ekonomi digital ini,” imbuhnya. Menurut Menteri Airlangga, kekuatan ekonomi Indonesia 80 persen berbasis pasar dalam negeri dan sisanya ekspor. Hal ini tidak sama dengan Singapura atau Vietnam yang hampir keseluruhannya berorientasi ekspor.
“Perbedaannya, kita punya domestic market yang besar. Ini aset penting kita, selain orientasi ekspor juga perlu menjaga potensi domestik,” tuturnya. Terlebih lagi, peluang ekspor industri manufaktur nasional masih terbuka lebar khususnya ke pasar ASEAN.
Sebanyak 50 pabrik Indonesia telah beroperasi di Vietnam dan Thailand. Potensi ekspor nasional bisa lebih ditingkatkan terutama melalui pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Airlangga pun mencontohkan, industri kemasan, makanan hingga semen yang keberadaannya harus dekat dengan konsumen, tidak efisien lagi untuk ekspor menggunakan transportasi karena tidak sebanding biayanya.
“Maka dia harus ekspansi dalam bentuk corporate action. Di situ Kemenperin terus dorong. Beberapa perusahaan telah membuka pasar baru seperti di Nigeria. Kita sudah ada pabrik makanan di sana, dan rencana baru akan ekspansi lagi perusahaan berbasis pupuk,” ungkapnya.
Menperin menambahkan, pemerintah tengah berupaya memperbaiki sejumlah regulasi untuk semakin menggenjot ekspor Indonesia. Misalnya, Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai revisi perpajakan agar sedan tidak dimasukkan lagi ke dalam kategori kendaraan mewah.
“Kami ingin revisi struktur perpajakan industri otomotif, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kami berharap untuk sedan tidak lagi jadi barang mewah,” ucapnya.
Usulan Kemenperin tersebut ditargetkan bisa dirampungkan Kemenkeu pada bulan depan. “Mungkin kuartal I ini bisa diselesaikan. Draftnya sudah dikirim dari tahun kemarin,” lanjut Airlangga. Menurutnya, jika tarif PPnBM sedan bisa diturunkan dan setara dengan produk mobil jenis lain, harga jualnya akan lebih terjangkau untuk pasar Indonesia.
Selain itu, produsen otomotif nasional akan semakin banyak memproduksi jenis sedan untuk kebutuhan pasar ekspor. “Salah satu sasarannya adalah Australia, karena pabrik mobilnya di sana sudah banyak tutup. Nah, ini kesempatan yang bagus bagi Indonesia untuk masuk di pasar Australia,” paparnya.
