Jakarta, 3 Januari 2018 – Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (gini rasio). Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui jika Dua program unggulan tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan gini rasio.Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Artinya jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.
Sementara tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, pada bulan September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393.
“Jika hitungannya year to year (September 2016-red) sebesar 0,394, maka terjadi penurunan sebesar 0,003 poin. ,” ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Rabu (3/12).
Khofifah mengatakan, data BPS tersebut menjadi bukti efektifitas program yang sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Terlebih program PKH sendiri merupakan model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan. Nantinya data BPS ini menjadi acuan dan referensi bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah dalam melakukan intervensi penanganan kemiskinan.
Dengan capaian tersebut, lanjut Khofifah, pihaknya semakin optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi single digit. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 9,5-10 persen atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5 persen.
“Di tahun 2017 kami (Kementerian Sosial-red) melakukan revolusi bantuan sosial dengan merubah sustem tunai menjadi non tunai melalui kerjasama dengan Himpunan bank negara. Nah di 2018 ini, kami yakin perluasan penerima bansos non tunai dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dapat semakin menekan angka kemiskinan dan gini ratio,” tuturnya.
Mensos Khofifah menerangkan, perluasan PKH dan BPNT dijadwalkan mulai Bulan Februari 2018. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan. Setiap bulan KPM akan menerima Rp110.000 yang dapat ditukarkan beras dan telur.
“Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 Kabupaten/Kota . Saat ini sudah berjalan di 44 kota. Dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober 2018 mampu mencapai 10 juta KPM,” imbuhnya.
Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menjelaskan ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Salah satunya adalah program bantuan dari pemerintah, berupa beras untuk rakyat sejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak positif terhadap menurunkan jumlah penduduk miskin.
“PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan pelaksanaan PKH terus mengalami perbaikan dari sisi target dan realisasi. Hal ini terlihat dari realiasi anggaran bansos PKH dari tahun 2014 – 2017 yang rata-rata mencapai diatas 99 persen.
“Kerja keras seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan PKH tentu akan membuahkan hasil yang maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio”, tuturnya.
Harry Hikmat mengatakan tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan target sasaran PKH sebanyak 10 juta KPM. Target tersebut, kata Harry menjadi pelecut bagi Kementerian Sosial untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan luas kepada seluruh KPM.
“Berbagai persiapan telah dilakukan, selain percepatan pencetakan kartu ATM juga rekruitmen Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PKH telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan mereka sudah mulai bekerja per 1 Januari 2018”, imbuhnya.
