JAKARTA – Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah untuk membangun hunian bagi Aparat Sipil Negara (ASN) golongan rendah. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ASN di daerah yang belum memiliki rumah.
“Pembangunan hunian untuk ASN memang menjadi salah satu target pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saat ini masih banyak ASN di daerah yang belum memiliki rumah sendiri,”ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim saat menerima audiensi Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Menurut Lukman, perumahan bagi ASN bisa dilaksanakan dalam dua bentuk yakni rumah vertikal seperti rumah susun maupun rumah tapak. Jika Pemda masih memiliki lahan yang luas tentunya rumah tapak adalah salah satu solusinya. Tapi sebaliknya, jika lahan milik Pemda terbatas, maka pembangunan rumah bagi ASN bisa dilaksanakan dalam bentuk rumah tapak.
“Ada dua alternatif pembangunan rumah bagi ASN oleh Pemda. Bisa rumah susun maupun rumah tapak. Untuk wilayah perbatasan, rumah tapak boisa menjadi salah satu solusinya karena lahan masih cukup luas. ASN seperti petugas imigrasi, dokter serta guru-guru di wilayah perbatasan masih sangat membutuhkan hunian yang layak huni,”tandasnya.
Terkait dengan peruntukkan rumah bagi para abdi negara tersebut, imbuh Lukman, Pemda bisa segera melakukan pendataan terkait berapa kebutuhan rumah yang diperlukan. Selain itu, Pemda juga dapat menginventarisir lahan-lahan milik Pemda yang mungkin bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah. Salah satu targetnya adalah pegawai golongan I dan II karena mereka masih memiliki pendapatan yang rendah dan membutuhkan bantuan Pemda.
“Kementerian PUPR memiliki program rumah khusus dan rumah susun yang bisa dimanfaatkan Pemda untuk pengajuan proposal pembangunan hunian. Yang penting lahannya disediakan oleh Pemda dan kondisi lahannya siap bangun serta kelengkapan administrasi yang lengkap,”terangnya.
Sementara itu, Bupati Murung Raya, Darmaji mengungkapkan, pihaknya siap mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di kabupaten tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki Pemda setempat, tercatat kekurangan rumah atau backlog perumahan berdasarkan kepemilikan mencapai angka 3.510 unit rumah. Sedangkan berdasarkan kepenghunian adalah 1.206 unit rumah.
Hingga saat ini, imbuhnya, masih banyak ASN di daerahnya masih mengontrak ataupun menyewa rumah masyarakat karena belum memiliki rumah sendiri. Wilayah Kabupaten Murung Raya merupakan daerah pemekaran sehingga masih banyak ASN yang tiunggalnya jauh dari wilayah Puruk Cahu yakni Ibukota Kabupaten Murung Raya.
“Selain mendukung pembangunan rumah bagi ASN, kami juga mengusulkan bantuan rumah khusus untuk relokasi warga yang tinggal di pinggiran danau serta daerah aliran sungai Barito. Rinciannya adalah relokasi warfga Desa Danau Sung (35 unit), Desa Muara Jaan (68 unit) , Desa Muara Bumban (50 unit) serta dua rumah susun untuk guru dan siswa Cristian Center dan santri Ponpes Karya Pembangunan,”katanya.
