Banjar,16 Januari 2017 – Kementerian Sosial “terbangkan” bantuan permakanan guna mengatasi kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Sebanyak 16.000 paket makanan kaleng senilai Rp725 juta telah dikirim ke Timika Papua, Minggu (14/1) dan telah didistribusikan secara bertahap sejak senin (15/01) kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Asmat.
“Paket lauk pauk A,B,C,D telah dikirimkan bersama tim Kemensos ke Asmat. Jumlah tersebut bisa ditambah sewaktu-waktu sesuai kondisi di lapangan,” ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (16/1).
Khofifah mengatakan, selain permakanan Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial setempat juga telah mengirimkan bantuan logistik berupa 3 ton beras, 200 lembar selimut, 200 matras, 2 tenda keluarga, dan 50 food ware.
“Sebagai langkah awal, bantuan pangan diupayakan dari wilayah yang berbatasan dengan Asmat. Tim juga membawa makanan berupa umbi-umbian,” imbuhnya.
Seperti diketahui, hingga siaran pers ini diturunkan sebanyak 63 orang anak meninggal akibat kejadian luar biasa (KLB) campak disertai gizi buruk di Asmat dalam empat bulan terakhir. KLB tersebut terjadi di enam distrik di Kabupaten Asmat. Sejak September 2017 hingga kini, RSUD Asmat dilaporkan merawat ratusan pasien campak. Sebanyak 393 orang menjalani rawat jalan dan 175 orang rawat inap.
Khofifah menerangkan, Distrik Agats yang merupakan Ibukota Kabupaten Asmat telah tersentuh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Beras Sejahtera (Rastra) sejak tahun 2016. Bantuan disalurkan melalui PT POS Indonesia, sedangkan tahun 2017 penyaluran dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia.
Di distrik tersebut, lanjut Khofifah, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 175 KPM. Sementara KPM hasil Validasi 2018 sebanyak 196 KPM sehingga total sementara 371 KPM.
“Februari 2018 ini bansos PKH cair di semua wilayah Indonesia tidak terkecuali Distrik Agats, Asmat, Papua,” tandas Khofifah.
Tidak hanya itu, tambah Khofifah, dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kementerian Sosial pun menggelontokan dana bantuan Program Komunitas Adat Terpencil senilai Rp3,1 miliar. Jenis bantuan yang diberikan antara lain berupa pemukiman sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja, dan peralatan rumah tangga.
Kementerian Sosial, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam penanganan kasus KLB Campak dan Gizi Buruk Ini. Menurut Khofifah, kendala utama penanganan wabah adalah kondisi medan yang berat. Dikatakan, akses jalan dan juga jarak tempuh menjadikan penanganan terkesan lambat.
