Banda Aceh – Kementerian Luar Negeri RI, bekerjasama dengan Kedutaan Besar India di Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Aceh, menyelenggarakan India -Indonesia Investment Forum(9/7). Acara ini merupakan tindak lanjut dari “Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific” yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan PM Narendra Modi. Delegasi pengusaha Kepulauan Andaman dan Nicobar, yang merupakan wilayah India yang paling dekat letaknya dengan Indonesia, dipertemukan dengan delegasi KADIN Aceh.
Forum ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari pada pengusaha kedua negara, serta Pejabat Pusat dan Daerah. Acara dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Aceh, Ir. Iskandar Syukri, MM, MT. Iskandar Syukuri mengharapkan adanya peningkatan investasi dan perdagangan antara Aceh dan India.
Dr. Siswo Pramono, LL.M, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan bahwa jarak antara Aceh dengan Indira Point, pulau ter-selatan dari gugusan Andaman dan Nicobar, hanya 125 Km. Sementara itu, jarak Andaman dan Nicobar ke mainland India lebih dari 1300 Km. Sekitar 95% kebutuhan penduduk Andaman dan Nicobar, yang berjumlah 400.000, diimpor dari mainland India. Sehingga Andaman dan Nicobar merupakan pasar potensial yang harus segera digarap bagi Aceh. Selain itu, Pemerintah India menginginkan Kepulauan Andaman dan Nicobar sebagai tujuan wisata di Samudera Hindia. Infrastruktur baru sedang dikembangkan di gugusan pulau tersebut. Bahan-bahan bangunan, kebutuhan logistik pariwisata, dan lain sebagainya, paling ideal dipasok dari Aceh, karena dekat, bukan dari mainland India yang kelewat jauh.
Duta Besar India untuk Indonesia, Yang Mulia Mr. Pradeep Kumar Rawat, juga menyampaikan perlunya membangun konektivitas bisnis antara Sumatera dengan Andaman dan Nicobar. Duta Besar Rawat juga menjelaskan sejumlah potensi dan kesempatan bagi kerja sama ekonomi kedua daerah, antara lain pariwisata, konektivitas udara, konektivitas laut, dan jasa rumah sakit.
Amit Anand, Direktur Pariwisata dari Andaman-Nicobar, menyebutkan beberapa komoditas yang sangat diperlukan oleh pasar di Andaman dan Nicobar dari Aceh, antara lain, sayuran, buah-buahan segar dan dairy products, kayu gergajian, bahan bangunan (seperti semen,besi beton dan lain sebagainya).
Di sektor services (jasa), menurut Anand, terdapat peluang bagi pengusaha Indonesia, khususnya di sektor pengoperasian yacht. Saat ini, Veer Savarkar International Airport, di Port Blair, telah dicanangkan sebagai bandar udara internasional. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan penerbangan Indonesia untuk melayani jalur Aceh-Andaman. Aceh bisa menjadi gerbang bagi turis ke Andaman dan Nicobar. Kerja sama antara Aceh dengan Andaman dan Nicobar akan dapat memperluas pasar yang terbatas di gugusan pulau tersebut, melalui integrasi dengan pariwisata di Aceh. Lebih lanjut, pengusaha Aceh juga dapat mengembangkan black pearl oyster sebagai industri potensial di Andaman dan Nicobar.
Pihak KADIN Andaman dan Nicobar menyampaikan, bahwa saat ini bila penduduk Andaman hendak bepergian ke Indonesia, maka jalur yang mereka tempuh adalah Port Blair – Chennai – Jakarta – Banda Aceh (3.000 km). Padahal apabila langsung dari Port Blair ke Banda Aceh, penerbangannya hanya berjarak hanya 750 km. Jadi, harus terdapat penerbangan langsung dari Banda Aceh ke Port Blair. Disampaikan juga, bahwa setiap tahunnya tercatat 20.000 wisatawan asing dan 500.000 wisatawan domestik mengunjungi Andaman dan Nicobar. Ini merupakan potensi besar bagi Aceh, karena itu konektivitas udara menjadi sangat penting. Pada kesempatan tersebut, KADIN Andaman dan Nicobar juga mengundang KADIN Aceh untuk mengunjungi gugus kepulauan tersebut guna melihat potensi dan peluang riil di sana.
Sementara itu, KADIN Aceh mengharapkan, peningkatan konsolidasi antara Aceh dengan Pemerintah Pusat untuk menggarap pasar di luar negeri, khususnya Andaman dan Nicobar. Guna menembus pasar Andaman, KADIN Aceh sangat mengharapkan dukungan dari Kemenlu dan Kedubes India di Jakarta. Dukungan dari pemerintah pusat (baik di India maupun di Indonesia) diperlukan untuk memperlancar interaksi strategis antara Andaman-Nicobar dengan Aceh. Anggaran Pusat dan Daerah (APBN dan APBA) perlu dialokasikan untuk mendukung interaksi tersebut. KADIN Aceh juga menyampaikan perlunya dijajaki program sister city antara Banda Aceh dan Mumbai.
Pemprov dan KADIN Aceh sangat menghargai upaya diplomasi ekonomi Kemenlu ini. Sebagai tindak lanjut, KADIN Aceh meminta Kemenlu bersedia bekerja sama dalam penyelenggaraan workshop di Sabang. Workshop tersebut bertujuan memperkenalkan potensi ekonomi Andaman dan Nicobar kepada segenap pemangku kepentingan bisnis di Aceh.
