Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 19 Desember 2017. Dalam rangka evaluasi kegiatan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan kebun dan lahan (karhutbunla) selama tahun 2017 serta untuk mempersiapkan perencanaan program pencegahan karhutbunla tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan Tahun 2018, di Jakarta (19/12/2017).
Sebelumnya, Kemenko Perekonomian bekerjasama bersama KLHK dan Bappenas telah menyusun Grand Design untuk pencegahan karhutbunla. Ruang lingkup Grand Design ini difokuskan pada kegiatan dan pemantauan yang akan dilaksanakan oleh multipihak, baik dari pemerintah maupun swasta, pada kurun waktu 2017 – 2019. Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan yang dapat mendukung pendanaan kegiatan pencegahan tingkat masyarakat dan desa.
Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang hadir sebagai pembicara kunci dalam Rakernas ini menyampaikan bahwa kebijakan dan strategi pencegahan kejadian karhutbunla selama kurun waktu tiga tahun kedepan (2017 – 2019) yang jelas dan terukur menganut pada enam prinsip, yaitu: permanen, lintas sektor, terpadu, komprehensif, cepat dan responsif dan tepat sasaran.
“Prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam lima strategi utama untuk tujuan yang lebih spesifik. Kelima strategi tersebut adalah: 1) Menyediakan insentif dan disinsentif; 2) Penanganan pranata sosial; 3) Penegakan hukum dan sinkronisasi peraturan perundangan; 4) Pengembangan infrastruktur; dan 5) Perkuatan fire early response”, jelas Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya juga bercerita pengalaman pada tahun 2015, dimana Indonesia mengalami bencana kebakaran besar yang terjadi bertepatan dengan fenomena El-Nino. Saat itu, seluas 2,6 juta ha hutan dan lahan telah terbakar dan menimbulkan dampak kerugian ekonomi mencapai Rp. 16,1 triliun.
Berkat upaya berbagai pihak dalam mencegah karhutbunla, pada rentang tahun 2016 – 2017 mulai menunjukkan hasil. Titik kebakaran hutan dan lahan telah berkurang secara signifikan. Pada tahun 2015, titik panas tercatat sekitar 22.000, sementara pada tahun 2017 menjadi kurang dari 2.500 titik atau turun 89%.
Hal ini dibenarkan Menteri Perekonomian Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang menegaskan peristiwa tahun 2015 adalah pengalaman pahit, yang membuat Indonesia harus meninjau kembali dan merubah orientasi dari upaya pemadaman menjadi pencegahan kebakaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015.
Luas areal kebakaran hutan juga terus berkurang. Pada tahun 2015 tercatat kebakaran hutan mencapai 2,6 juta ha, kemudian di tahun 2016 turun sebesar 84% dengan total kebakaran menjadi 438 ribu ha. selanjutnya pada tahun 2017, total luas hutan dan lahan yang terbakar turun lagi menjadi 150 ribu ha atau 65% dari tahun 2016, sehingga dari tahun 2015 – 2017, luas areal kebakaran berkurang sekitar 95%. Dan selama tahun 2017 juga tidak ada asap lintas Negara,
“Dunia internasional perlu tau bahwa biaya penanggulangan Karhutla sangat mahal sekali. Oleh sebab itu, dunia internasional harus ikut karena mereka juga menikmati hasilnya”, imbuh Darmin.
Tantangan yang berat pada tahun 2018, memberikan penyadaran untuk kita bekerja bersama-sama mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatan peran para pihak termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat yang mendukung program pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Terkait dengan hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menegaskan perlunya upaya bersama. “Ini adalah pekerjaan bersama bangsa Indonesia untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan”, ucap Wiranto.
