Jakarta – Pertambahan penduduk terus terjadi dalam jumlah besar karena upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Angka Fertilitas Total (total fertility rate/TFR) belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. “LPP Indonesia diproyeksikan dari 1,49% per tahun pada periode tahun 2000-2010 menurun menjadi 1,38% per tahun pada kurun tahun 2010-2015, lalu menjadi 1,19% per tahun pada periode tahun 2015-2020”, ungkap Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani membuka kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan di Hotel Santika TMII pada Senin (29/01).
“Begitu juga TFR turun dari angka 2,6 anak per wanita sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menjadi angka 2,4 anak per wanita sesuai hasil SDKI tahun 2017, meskipun belum mencapai sasaran Renstra 2015-2019 yakni 2.3 namun ada tren kecenderungan penurunan yang memberi harapan. Semoga dengan Revitalisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang telah kita lakukan, pada akhir tahun 2019 TFR akan turun kembali,” jelas Dwi.
Angka penurunan TFR paling rendah berhasil didapatkan oleh provinsi Jawa Timur dengan angka 2,1 sedangkan untuk DKI Jakarta juga sudah berada di bawah sasaran yang ditentukan yakni di angka 2,2. Sementara untuk provinsi Jawa lainnya seperti Jawa Barat masih menduduki angka 2,3. Untuk pencapaian yang cukup baik ini, disampaikan Dwi, program yang harus menjadi perhatian besar adalah program pemberdayaan wanita. Pendekatan ini terbukti berhasil dilakukan Jawa Timur.
“Wanita yang secara ekonomi mandiri atau punya pekerjaan, otomatis paradigmanya juga lain dibandingkan yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi meskipun level nya dirumah tangga. Pendekatan ini yang diterapkan Provinsi Jatim. Itu lah kenapa angka fertilitas di Jatim turun dan kecil sebagai provinsi besar dibanding Jabar dan Jateng,” tuturnya. Ditegaskan oleh Dwi, KB-nya hanya merupakan sebuah alat saja sedangkan yang seharusnya disasar adalah pembangunan paradigma. Karena itu, pendekatan melalui pemberdayaan menjadi sangat dibutuhkan.
Penduduk semestinya menjadi sumber daya pembangunan agar mempunyai peran sentral dalam upaya pembangunan bangsa. “Karena itu, pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan,” imbuh Dwi.
Sekaitan dengan itu, maka Program KKBPK mendukung terutama Cita ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Pelayanan keluarga berencana diberikan sepanjang siklus usia reproduksi sementara Program Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan siklus kehidupan.
Hasil penelitian dan pengembangan kependudukan yang di diseminasi ini menekankan pada pentingnya proses perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Hal ini karena perencanaan program dan rencana kerja yang dilakukan tanpa menggunakan bukti ilmiah dari hasil penelitian dan pengembangan dapat berdampak berupa kegagalan dalam pencapaian target-target yang telah ditentukan. Fungsi penelitian dan pengembangan pada suatu organisasi sangat strategis karena dapat menjadi rujukan pertama bagi para pembuat kebijakan dan pengelola program dalam penyusunan perencanaan dan strategi agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Untuk itu, Dwi berharap sinergitas secara khusus antara unit pendukung (service center) dan unit pelaksana (mission center) menjadi sangat penting dalam rangka menyukseskan Program KKBPK. Dalam hal ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (Puslitbang Kependudukan) sebagai unit kerja pendukung senantiasa berupaya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan kependudukan agar dapat menghasilkan bukti ilmiah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan Program KKBPK yang dijalankan oleh unit pelaksana terkait, tambah Dwi.
Kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dihadiri oleh BPS, LIPI, Kementerian Sosial, Para Mitra Kerja dari IPADI, Koalisi Kependudukan, Fapsedu, PKBI, IPeKB dan IAKMI, UNFPA Representatif, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Para Pejabat Tinggi Pratama BKKBN.
