Manado, 13 Februari 2026 – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) memperkuat perannya sebagai Geothermal Centre of Excellence dengan menerapkan praktik terbaik (best practices) dalam pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi. Komitmen ini dibuktikan dengan partisipasi aktif PGE dalam seminar dan penjajakan kerja sama kemitraan sister city antara pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Selandia Baru, yang diselenggarakan di Manado, Kamis (12/02/2026).
Penjajakan kemitraan sister city ini membuka peluang kolaborasi di berbagai sektor strategis, termasuk pengembangan energi bersih, khususnya panas bumi, pariwisata berkelanjutan, pertanian, perdagangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sulawesi Utara dan Selandia Baru memiliki kesamaan karakteristik, mulai dari potensi panas bumi yang besar, kekayaan sektor pariwisata dan agrikultur, hingga nilai budaya yang kuat. Kesamaan tersebut menjadi fondasi penting bagi pertukaran pengetahuan, peningkatan kerja sama teknis, serta penciptaan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua wilayah.
Acara yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Utara ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya PLH Sekretaris Daerah Sulawesi Utara Dr. Denny Mangala, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia H.E. Phillip Taula, Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo, S.T., M.EPM., Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani, GM PT PLN UIP Sulbagut Wisnu Kuncoro Adi, Direktur Utama PT Gunung Hijau Masarang Aulia Reinozha, Advisor Program Energi Panas Bumi Indonesia-Aotearoa New Zealand (PINZ) Ahmad Yuniarto, serta pemangku kepentingan sektor energi.
Duta Besar Pemerintah Selandia Baru untuk Indonesia H.E. Phillip Taula menyoroti besarnya potensi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Lahendong dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Utara.
“Potensi panas bumi di Lahendong merupakan aset strategis yang luar biasa. Kami mendukung pengembangan panas bumi di Lahendong melalui kerja sama teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan antara institusi riset, universitas, dan sektor industri. Dengan kepemimpinan daerah yang kuat, panas bumi dapat menjadi industri jangkar yang menarik investasi, membentuk klaster industri hijau, dan meningkatkan daya saing regional di tingkat nasional dan kawasan Asia Pasifik,” ujarnya.
Komitmen terhadap kemitraan ini juga ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah Dr. Denny Mangala menyampaikan harapannya agar kerja sama sister city ini dapat menghadirkan manfaat konkret.
“Melalui program ini, kami berharap terjadi transfer pengetahuan dan teknologi yang konkret, peningkatan kapasitas SDM, serta terbukanya peluang investasi baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi menyambut positif penjajakan kerja sama ini dan mendorong Sulawesi Utara untuk menjadi garda terdepan pemanfaatan energi hijau nasional.
“Kita ingin memaksimalkan pemanfaatan panas bumi, tidak hanya untuk listrik, tetapi juga untuk kesejahteraan. Kemitraan dengan Selandia Baru ini diharapkan menghasilkan rencana aksi yang konkret, sehingga Sulawesi Utara dapat menjadi provinsi terdepan dalam pembangunan hijau menuju the greenest electricity,” ujarnya.
Saat ini, PGE Area Lahendong mengoperasikan enam Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan total kapasitas 120 megawatt (MW), setara dengan pemenuhan 24 persen kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi Utara. Operasi ini berkontribusi pada potensi pengurangan emisi hingga 624.000 ton CO2 per tahun. PGE juga tengah mengakselerasi pengembangan PLTP Lahendong Unit 7 & 8 berkapasitas 2×20 MW, serta binary unit berkapasitas 15 MW.
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani menyampaikan bahwa PGE Area Lahendong merupakan salah satu wilayah kerja unggulan PGE, sekaligus contoh nyata kontribusi panas bumi bagi pembangunan daerah.
“Selain menghasilkan listrik bersih, PGE berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah melalui PNBP panas bumi, bonus produksi, serta 1 persen pendapatan yang disalurkan langsung ke kas daerah. Ini menjadi modal penting bagi daerah untuk mengembangkan program pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Ahmad Yani juga menekankan bahwa pengembangan panas bumi tidak berhenti pada produksi listrik semata, melainkan diperluas ke penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan langsung (direct use) dan pengembangan rantai bisnis turunan panas bumi.
“Ketika bicara pengembangan pendapatan baru dan terciptanya nilai tambah dari panas bumi ini, kita tidak hanya berbicara menghasilkan listrik bersih, tapi juga mengembangkan potensi rantai nilai panas bumi. Di Lahendong, PGE telah menjalankan berbagai pilot project pemanfaatan langsung. Kami optimistis inisiatif sister city ini dapat menjadi role model kerja sama lintas negara di tingkat daerah, khususnya dalam pengembangan panas bumi dan ekonomi hijau,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, rombongan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia turut mengunjungi Pabrik Gula Aren Masarang di Tomohon serta Lao-Lao Geopark untuk melihat secara langsung praktik pemanfaatan panas bumi di luar produksi listrik (beyond electricity). Kunjungan ini menampilkan bagaimana energi panas bumi mendukung proses produksi gula aren yang ramah lingkungan serta pengembangan kawasan wisata edukatif berbasis energi terbarukan sebagai contoh konkret penciptaan nilai tambah bagi masyarakat.
Partisipasi PGE dalam penjajakan kemitraan sister city ini menegaskan peran PGE sebagai Geothermal Centre of Excellence, dengan fokus pada operation excellence, optimalisasi pembangkit eksisting, serta pengembangan inovasi panas bumi yang melampaui produksi listrik.
Melalui kerja sama strategis dengan mitra regional dan internasional, PGE terus mendorong terciptanya nilai tambah panas bumi yang berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat.
