Jakarta, 19 Agustus — Indonesian Blockchain Conference (IBC) 2021 sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) pada Senin (9/8) dan berhasil menarik minat masyarakat, para pelaku Industri, praktisi, akademisi sampai para pembuat regulasi di Indonesia. Pesatnya perkembangan industri Blockchain di Indonesia mengundang banyak ide inovatif dalam sesi Smart Regulation: Regulatory Framework for Blockchain-based Projects yang dihadiri oleh: Dr. Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan, Dr. R. Edi Prio Pambudi, SE, MA selaku Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Dwina Septiani Widjaya selaku Presiden Direktur PERURI, dan Dr. Ir. I Nyoman Adhiarna, M.Eng selaku Plt. Direktur Ekonomi Digital.
Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dr. Jerry Sambuaga mengungkapkan harapannya terhadap industri Blockchain, salah satunya dalam pembentukan bursa crypto pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memberikan kepastian, kejelasan, dan juga perlindungan kepada konsumen, serta mencegah hal-hal seperti money laundry dan tindak pidana terorisme. “Ketika bursa telah dibangun, ada kliring, ada pencatatannya, dan seterusnya itu akan lebih visible untuk di-manage. Kita memastikan itu bisa terawasi dan terlaksana dengan baik,” jelas Jerry.
Dr. R. Edi Prio Pambudi, SE, MA selaku Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut membagikan pandangannya terhadap inovasi blockchain. Menurutnya, para pelaku industri dapat memanfaatkan kesempatan berkreasi untuk membuat inovasi sistem berbasis Blockchain, dan jika hal tersebut terwujud, blockchain tidak akan lagi dikenal sebatas speculative instrument, namun dapat menyelesaikan persoalan di sektor real, dan di sisi lain dapat menjadi instrumen investasi.
Selain itu, Edi juga melihat bahwa industri Blockchain di Indonesia memiliki kesempatan untuk unjuk diri di depan investor yang akan hadir pada acara G20 tahun depan. “Harusnya ini dipersiapkan jadi arena untuk menunjukkan kita tahun depan. Oh Indonesia siap loh karena kita punya talent yang banyak, bagaimana kita menjalin investasi untuk mengembangkan ini, jadi ini harusnya digarap,” jelas Edi.
Harapan dan dukungan juga disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Dr. Ir. I Nyoman Adhiarna, M.Eng selaku Plt. Direktur Ekonomi Digital kepada regulators atau yang membuat regulasi. Nyoman mengatakan bahwa regulator harus membuat regulasi yang lebih fleksibel, atau biasa disebut agile regulation atau smart regulation. Salah satu isu terkait Blockhain adalah aplikasinya yang dapat sangat beragam dan cepat sehingga dibutuhkan regulasi yang dapat mengejar percepatan dari penerapannya. Ia mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat memikirkan bagaimana mencari break through terhadap aplikasi smart contract jika nantinya direalisasikan berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dalam KBLI 62014 terkait aktivitas pengaman teknologi Blockchain yang sudah berlaku.
Di sisi lain, Presiden Direktur PERURI, Dwina Septiani Widjaya mengatakan takjub melihat investor crypto asset yang sudah mengalahkan jumlah investor pasar modal. “Unprecedented,” sebutannya. Dwina berharap Industri Blockchain tidak melulu harus menyerahkan segalanya kepada regulator untuk mengawasi, yang paling penting adalah asosiasi itu sendiri. “Kalau kita cuma mengandalkan pada regulators, mereka sering kali pendekatannya pure compliance sedangkan dari kita orang bisnis, kita juga ada growth. Karena kita gak dapet target seperti kita [harapkan] kepada pemegang saham gitu ya ini gimana harus tumbuh.” ujar Dwina menutup panel sesi Smart Regulation: Regulatory Framework for Blockchain-based Projects pada acara Indonesian Blockchain Conference 2021.
