Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyerukan agar ketahanan nasional ditempatkan sebagai salah satu prioritas strategis dalam menghadapi tatanan dunia yang tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan global. Seruan itu disampaikan Ace dalam pidatonya di hadapan delegasi negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) pada International Collective Security Forum yang digelar di Moskow, Rusia, 10-11 November 2026.
Dalam pidato bertema “Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security”, Ace menjelaskan bahwa ketahanan nasional mencakup perpaduan pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis. Ia juga mengajukan dua prioritas lain, yakni mengalihkan persaingan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab, dan memperkuat lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif.
Pangan Tak Boleh Jadi Senjata
Ace menegaskan konflik antarnegara harus diselesaikan melalui dialog, deeskalasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan kebebasan navigasi. Ia menambahkan pangan tidak boleh dijadikan alat tekanan politik. Terkait kemandirian strategis, Ace menyebut Indonesia memperkuat ketahanan energi melalui program B50 dan inisiatif tenaga surya berkapasitas 100 GW, seiring mendorong transisi energi yang berkeadilan dan rantai pasok yang tangguh.
Ia memaparkan tiga pergeseran besar dalam peta kekuatan global: kekuatan yang makin tersebar sehingga negara menengah ikut menentukan hasil global, saling ketergantungan yang menjadi sumber peluang sekaligus kerentanan, serta cakupan ancaman keamanan yang meluas ke ranah siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, dan bencana iklim.
Menutup pidatonya, Ace menegaskan posisi Indonesia yang berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, dan mendorong arsitektur keamanan yang inklusif melalui sentralitas ASEAN. Dalam forum tersebut, Ace didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Gatot Tri Suryanta, Tenaga Profesional Lemhannas Dadan Umar Daihani, dan Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas Brigjen TNI (Mar) Suliono.
Catatan Redaksi. CSTO adalah pakta pertahanan kolektif yang dipimpin Rusia beranggotakan negara-negara bekas Uni Soviet, mirip fungsi NATO di kawasan Eurasia, sehingga forum ini menjadi panggung bagi negara non-anggota seperti Indonesia untuk menyampaikan posisi. UNCLOS 1982 adalah konvensi PBB yang mengatur batas laut, hak lintas, dan kebebasan navigasi, kerap dirujuk dalam sengketa maritim termasuk di Laut China Selatan. Adapun politik luar negeri bebas aktif adalah prinsip lama diplomasi Indonesia untuk tidak memihak blok kekuatan manapun sembari tetap aktif menjaga perdamaian, sejalan dengan penekanan pada sentralitas ASEAN sebagai motor utama arsitektur keamanan kawasan.
Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
