Jakarta, 05/12/2018 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi hasil kajian Bank Dunia dengan dukungan Kedutaan Australia dan Kedutaan Kanada terkait review atas bagaimana Indonesia mengatasi kendala pembangunan infrastrukturnya.
Hal ini disampaikan Menkeu pada acara high level meeting dengan topik “Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program (InfaSAP)” yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, Pemerintah Australia dan Pemerintah Kanada di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, pada Selasa (04/12).
“Terima kasih atas hasil penelitian yang dipimpin oleh Bank Dunia (bersama Pemerintah Australia dan Pemerintah Kanada serta para stakeholders terkait) untuk melakukan review bagaimana Indonesia dapat mengatasi kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak dan merupakan prioritas pemerintah di bawah Presiden (Joko Widodo) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam membangun infrastrukturnya antara lain adalah geografis Indonesia sangat luas dan tersebar menjadikan pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tinggi serta kendala institusional.
Selain itu, krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan isu-isu legal juga turut memperlambat pembangunan infrastruktur. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara optimal dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini.
Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, Menkeu mengapresiasi hasil kajian Bank Dunia yang mendorong adanya partisipasi para pihak untuk ikut membangun infrastruktur termasuk dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“PPP telah diterapkan di Indonesia dan bahkan dari beberapa sisi sudah level mature. Kita sudah mendirikan beberapa institusi terkait seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), PT Indonesia Infrastruktur Finance, PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) sekitar satu dekade yang lalu. Saat ini, institusi-institusi (tersebut) telah ikut mengakselerasi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” jelas Menkeu menunjukkan keseriusan Pemerintah membangun infrastruktur di Indonesia.
Secara spesifik, Menkeu menanggapi sembilan rekomendasi yang diberikan oleh tim yang dipimpin oleh Bank Dunia dimana sebagian besar telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Menkeu mengharapkan Bank Dunia dapat memberikan masukan dan rekomendasinya agar Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kualitas dari apa yang telah dilakukan. Misalnya, Bank Dunia selaku lembaga internasional dapat membantu mempromosikan reputasi Indonesia di bidang infrastruktur di dunia internasional sehingga dapat menarik banyak investasi.
“Banyak dari rekomendasi yang diberikan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kami berharap Bank Dunia dapat memberikan rekomendasi bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kualitas. Saya harapkan institusi semacam Bank Dunia untuk menjadi tidak hanya PR (public relations) tapi mendukung peningkatan reputasi Indonesia di dunia internasional,” pungkas Menkeu
