Pontianak, 25 November 2018 – Sekretaris Jenderal Kemenkes, drg. Oscar Primadi, MPH mengingatkan agar pembangunan gedung wilayah kerja (wilker) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong dan Badau segera dipercepat penyelesaiannya, sehingga pelayanan kekarantinaan kesehatan dapat segera tertangani dengan baik.
Hal ini disampaikan Sekjen saat kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Ahad 25 November 2018.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan gedung harus dipercepat pelaksanaan pembangunannya, bila perlu kerja 24 jam, dengan 3 shift sehingga lebih cepat selesai. Sebab kalau sudah dinyatakan tutup, maka pekerjaan harus dihentikan dan dibayar sesuai dengan hasil pekerjaan.
”Fungsi-fungsi kekarantinaan kesehatan harus dapat terlaksana dengan baik, setelah gedung pengawasan lintas batas negara (PLBN) Aruk, Entikong dan Badau”, pinta Sekjen.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pontinak, Sumarsinah, SKM, M. Epid, mengatakan wilayah kerjanya luas, mulai dari Aruk, Jagoibabang, Entikong, Sintete, Pontianak, Supadio, Teluk Air, Ketapang, Kendawangan dan Badau.
Untuk mendukung kegiatan tersebut pemerintah telah membangun gedung wilayah kerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Badau dan Aruk. Gedung tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan karantina kesehatan.
Menurut Sumarsinah, pembangunan gedung karantina kesehatan di wilayah Badau, mempunyai progres yang sudah lebih maju, diperkirakan mencapai 82 %, sedangkan yang lainnya masih rendah, terutama Entikong dan Aruk. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan karantina kesehatan di daerah perbatasan dengan negara Malaysia.
Sekalipun demikian, Sumarsinah optimis bahwa pembangunan gedung wilker di KKP Pontianak akan selesai tepat pada waktunya.
